Aksi Solidaritas Save Sagea Kembali Digelar, Singgung Isu Buruh dan Ruang Hidup

Ternate, Nalartimur — Pemanggilan 14 warga Desa Sagea-Kiya oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Polres Halmahera Tengah terus menjadi sorotan di Kota Ternate.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam aksi solidaritas Save Sagea kembali menggelar unjuk rasa pada Senin, 16 Februari 2026. Aksi dilaksanakan di depan Pasar Barito dan Landmark Kota Ternate.

‎Sejumlah organisasi turut terlibat dalam aksi tersebut, di antaranya Sekolah Critis Maluku Utara (SC MU) dan Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (LMID) Kota Ternate.

Aksi bertajuk “Hentikan Operasi PT MAI dan Stop Kriminalisasi Warga Sagea-Kiya” ini merupakan lanjutan atau jilid II dari aksi sebelumnya.

Massa aksi juga membawa berbagai umbul-umbul bertuliskan “Naikkan Upah Buruh”, “Stop Kriminalisasi Gerakan Rakyat”, serta “Lawan Perampasan Ruang Hidup di Maluku Utara”.

‎Koordinator Lapangan Aksi, Yasir Ashari, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi yang digelar sebelumnya.

“Kami akan terus menyuarakan dan melakukan propaganda terkait dugaan ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap gerakan rakyat, khususnya di Desa Sagea, Halmahera Tengah,” ujar Yasir saat ditemui media di lokasi.

‎Ia juga menyinggung ketergantungan manusia terhadap alam dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, negara dinilai kerap mengambil alih ruang hidup masyarakat.

Selain menyoroti pemanggilan 14 warga Sagea-Kiya, Yasir mengatakan massa aksi juga menyuarakan persoalan lain, termasuk tuntutan tiga buruh PT HTE yang meninggal dunia akibat tertimbun material di area PT MHM saat menjalankan aktivitas perusahaan.

‎Yasir juga menilai bahwa persoalan tersebut terus terjadi dari tahun ke tahun hingga 2026.

Ia menyebut kondisi tersebut berlangsung sejak masa pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran.

‎Yasir menambahkan bahwa gerakan perlawanan akan terus dibangun dan diperluas sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai merugikan masyarakat.

‎“Hanya ini tugas dan perlawanan bagi orang terpelajar untuk merespons masalah tersebut,” katanya.