BADKO HMI Maluku Utara Menilai Beasiswa Halteng Pintar Jadi Contoh Keberpihakan pada Pendidikan

‎Maluku Utara, Nalartimur — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada proyek fisik dan infrastruktur. Pembangunan kualitas manusia, khusunya di sektor pendidikan, dinilai harus menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah dalam jangka panjang.

‎Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, menilai masih terdapat sejumlah pemerintah daerah di Maluku Utara yang belum menempatkan pembangunan sumber daya manusianya, terutama dalam mendukung akses pendidikan tinggi.

‎“Pembangunan sumber daya manusia adalah investasi strategis, bukan beban anggaran. Daerah yang sibuk membangun gedung tapi mengabaikan kualitas manusianya, berarti menyiapkan kegagalan di masa depan,” tegas Alfian dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

‎Menurutnya, Program Beasiswa Halteng Pintar yang digagas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menjadi contoh konkret keberpihakan negara terhadap akses pendidikan secara nyata.

‎Program tersebut, kata Alfian, membiayai uang kuliah mahasiswa selama masa studi, bahkan ada yang sudah menyelesaikan studi Strata 2 (S2). Kebijakan tersebut membuka peluag bagi anak-anak daerah untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya.

‎“Halteng Pintar menunjukkan bahwa ketika pemerintah memiliki keberanian politik dan visi jangka panjang, pendidikan bisa dijadikan prioritas utama. Karena ini bukan soal kemampuan fiskal, tetapi kemauan dan keberpihakan politik,” ujarnya.

‎BADKO HMI Maluku Utara juga menilai ketika sejumlah daerah dengan pendapatan yang cukup justru minim mengalokasikan anggaran pendidikan, sementara generasi mudanya dipaksa bertarung sendiri menghadapi mahalnya biaya kuliah.

‎“Banyak daerah kaya sumber daya alam, tapi miskin keberanian untuk membiayai pendidikan rakyatnya. Ini bentuk kegagalan moral dan politik anggaran,” lanjut Alfian.

‎Ia menegaskan, tanpa pembangunan kualitas manusia, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial baru, seperti pengangguran terdidik, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam.

BADKO HMI Maluku Utara mendesak pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan, serta menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan pelengkap.‎

“Jika daerah lain di Maluku Utara serius ingin maju, maka bercermin pada Halteng Pintar. Pendidikan gratis bagi mahasiswa bukan mimpi, tapi pilihan politik,” tutup Alfian.

‎BADKO HMI Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak pada pembangunan sumber daya manusia dan bersikap kritis terhadap pemerintah daerah yang abai terhadap masa depan generasi muda. (Abi)