Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia Gelar Aksi di DPRD Yahukimo, Tolak Darurat Militer dan Investasi yang Merugikan Rakyat

Yahukimo, Nalartimur — Ribuan massa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Yahukimo se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo, Rabu (21/1/2026).

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Roni Mirin Kamus Payage bersama Wakil Koordinator Lapangan Dani Wetapo.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Transportasi Laut Terlantar, Aliansi Revolusi Agromaritim Tagih Janji Wakil Bupati Halsel

133 Nalar Timur

Dengan berjalan tertib menuju kantor DPRD, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penolakan terhadap penerapan darurat militer, investasi yang dinilai merugikan masyarakat adat, serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Di halaman kantor DPRD, massa secara bergantian menyuarakan tuntutan mereka. “Tolak darurat militer, tolak investasi yang merugikan rakyat, dan tolak pemekaran DOB yang memecah belah masyarakat adat,” teriak massa secara serempak.

Dalam orasinya, Korlap Roni Mirin Kamus Payage menilai kondisi keamanan di Yahukimo saat ini menyerupai situasi darurat militer.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sekolah Critis Maluku Utara Tuntut PT MHM dan PT HTE Bertanggung Jawab atas Kematian Tiga Buruh

53 Nalar Timur

Ia menyebutkan adanya tekanan terhadap warga sipil, mulai dari penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, penyisiran rumah warga, hingga pengungsian masyarakat.

“Banyak orang Papua hanya karena ciri fisik seperti rambut gimbal dan jenggot panjang dituduh sebagai anggota OPM dan ditangkap secara sewenang-wenang. Bahkan, di lokasi pengungsian, tidak sedikit warga yang meninggal dunia akibat kondisi hidup yang tidak layak,” ujar Roni.

Selain isu keamanan, massa aksi juga menyoroti berbagai proyek investasi yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Roni menyebut sejumlah proyek seperti Blok Soba, pertambangan batu bara di Suru-suru, pengembangan kawasan persawahan di Logpon, Distrik Dekai, serta pembangunan jalan Trans Yahukimo–Wamena.

“Proyek-proyek tersebut berjalan tanpa melibatkan masyarakat adat. Tanah ulayat diambil alih, lingkungan terancam rusak, sementara manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat lokal,” katanya.

Sementara itu, Wakil Korlap Dani Wetapo menyoroti rencana pemekaran sejumlah DOB, di antaranya Kabupaten Yalimek, Yahukimo Timur, Yahukimo Barat Daya, dan Eroma.

Menurutnya, pemekaran tersebut berpotensi memecah persatuan masyarakat adat Yahukimo.

“Pemekaran ini tidak mempertimbangkan kesiapan sumber daya alam maupun sumber daya manusia lokal. Negara justru terkesan lebih mementingkan kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada rakyat,” ujar Dani.

Aspirasi massa aksi diterima oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Yahukimo. Ia menyatakan akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut ke dalam forum resmi DPRD.

“Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa ke sidang pleno DPRD Kabupaten Yahukimo untuk dikaji lebih lanjut. Kami berupaya menjadi jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” katanya.

Aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan tertib dan damai. Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan formal, melainkan ditindaklanjuti secara nyata demi perlindungan hak dan kehidupan masyarakat Yahukimo.