GPM-Garut Gelar Aksi Terkait Dugaan Aktivitas Galian C PT Hijrah Nusatama di Gane Barat Utara

Halmahera Selatan, Nalartimur — ‎Gerakan Pelajar Mahasiswa Gane Barat Utara (GPM-Garut) menggelar aksi demonstrasi di lokasi pertambangan batuan (Galian C) milik PT Hijrah Nusatama yang diduga beroperasi tanpa kelengkapan perizinan di Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Aksi yang mengusung tema “Masyarakat Garut Menuntut Keras Tangkap dan Adili Direktur PT Hijrah Nusatama” disertai sejumlah umbul-umbul bertuliskan “Boikot PT Hijrah yang Ilegal” dan “Cabut Izin Pertambangan Batuan PT Hijrah”.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Mantan Kepsek SMA Negeri 6 Haltim Bantah Dugaan Penggelapan Dana PIP Rp440,9 Juta

58 Nalar Timur

‎Ketua Bidang Advokasi GPM-Garut, Isra M. Bano, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Dalam pertemuan itu, menurut Isra, pihak BWS menyatakan tidak mengetahui adanya aktivitas pertambangan batuan yang dilakukan PT Hijrah Nusatama.

‎Isra menjelaskan, berdasarkan prosedur, aktivitas pertambangan batuan yang memanfaatkan wilayah sungai harus mengantongi Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari BWS Maluku Utara.

Baca Juga

5 hari  lalu

Koalisi Save Sagea Tolak Kriminalisasi 14 Warga dan Desak Pencabutan IUP Tambang Nikel di Sagea–Kiya

159 Hasbi Ade

‎“PT Hijrah Nusatama tidak memiliki rekomtek, namun hingga saat ini masih melakukan aktivitas di wilayah sungai,” ujar ‎Isra saat hearing bersama pemerintah kecamatan, Selasa (24/2/2026).

‎Selain itu, Isra juga mempertanyakan peran pengawasan pemerintah kecamatan terhadap aktivitas pertambangan batuan tersebut.

‎Ia menilai, meskipun izin Galian C diterbitkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan tetap memiliki kewenangan untuk mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta aspek teknis lainnya. Ia juga menyebut aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

‎“Dari tahun 2025 hingga 2026, kami belum melihat sikap tegas pemerintah kecamatan dalam menangani persoalan ini,” katanya.

‎Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Gane Barat Utara, Abdul Rajak, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan GPM-Garut terkait aktivitas PT Hijrah Nusatama di wilayahnya.

‎“Pemerintah kecamatan siap menindaklanjuti tuntutan ini. Namun perjuangan tidak boleh berhenti di sini. Masyarakat Gane Barat Utara memiliki banyak hak dan kewajiban terkait aktivitas Galian C,” ujarnya.

Abdul Rajak menegaskan, pemerintah kecamatan bersama 12 desa di wilayahnya siap mendukung proses sesuai ketentuan yang berlaku.

‎“Kalau memang itu salah, kita tindak. Kalau benar, kita proses sesuai aturan. Seluruh pemerintah desa di Kecamatan Gane Barat Utara mendukung langkah ini,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, ia berharap proses yang ditempuh tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

‎“Kami sudah berdialog dengan pihak kepolisian. Harapannya, perjuangan ini berjalan sesuai prosedur, dan pemerintah siap berada di belakang masyarakat,” ujarnya.