PKB Dukung Penuh Kepemimpinan Presiden Prabowo dan Penguatan Ekonomi Konstitusi

waktu baca 3 menit
Rabu, 4 Feb 2026 22:16 5 Nalar Timur

Jakarta, Nalartimur — ‎Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia, dari Papua hingga Aceh, menyampaikan sejumlah agenda strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan resmi, Rabu (4/2/2026).

‎Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah permohonan waktu untuk memperkenalkan jajaran pengurus PKB yang baru terpilih di seluruh provinsi, termasuk kepengurusan PKB Aceh yang baru terbentuk.

‎Dalam kesempatan tersebut, PKB juga melaporkan telah merampungkan pelaksanaan Akademi Politik Kebangsaan. Akademi ini menjadi syarat wajib bagi calon pengurus inti PKB, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan partai.

‎Selain itu, PKB telah menggelar rapat koordinasi nasional yang menghasilkan berbagai ide, gagasan, dan usulan strategis guna mendukung serta menyukseskan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

‎Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan dukungan penuh PKB terhadap seluruh kebijakan dan program pemerintah yang secara langsung memberikan manfaat bagi rakyat. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa PKB siap berperan aktif dalam menyukseskan pengembangan ekosistem Program MBG dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rantai pasok kebutuhan program tersebut diharapkan dapat berjalan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

‎Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menyoroti peran strategis Presiden Prabowo dalam menghadapi dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks.

Menurut Cak Imin, tidak banyak tokoh di Indonesia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai geopolitik global.

‎”Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas, pengalaman, serta ketajaman analisis yang memadai dalam mengambil langkah-langkah diplomatik yang strategis, produktif, membanggakan, serta berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin.

‎Ia menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh upaya diplomasi tersebut, baik melalui jalur legislatif maupun melalui gerakan sosial dan keagamaan di berbagai tingkatan.

‎Di bidang ekonomi, ia menilai Presiden Prabowo telah mendeklarasikan komitmen kuat untuk memimpin perubahan sistem ekonomi nasional.

“Perubahan tersebut diarahkan dari sistem ekonomi yang liberal dan kompetitif tanpa perlindungan bagi kelompok kecil, menuju sistem ekonomi yang memberikan ruang serta perlindungan nyata bagi masyarakat kecil,” imbuhnya.

‎Ia juga menyebut bahwa arah kebijakan ini sebagai upaya penguatan ekonomi konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

‎Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa inti dari ekonomi konstitusi adalah pemberian akses permodalan yang adil dan merata, tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi terutama menyentuh masyarakat lapisan bawah.

“Negara dan pemerintah harus hadir sebagai pelaku aktif dalam melindungi dan menguatkan ekonomi kecil, sekaligus mencegah praktik persaingan bebas yang merugikan kelompok lemah,” tambahnya.

‎Ia meyakini prinsip tersebut sejalan dengan ideologi partai dan dapat diwujudkan secara nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

‎Namun,  Cak Imin kembali menekankan bahwa penerapan ekonomi konstitusi memerlukan dukungan regulasi yang kuat, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan strategis lainnya, agar sistem ekonomi yang berkeadilan benar-benar terimplementasi.

‎”PKB merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan siap menjadi bagian utama dalam menyukseskan seluruh program pemerintah ke depan,” jelasnya.

‎Sementara itu, ia menambahkan iklim politik yang terlalu kompetitif dan berlangsung secara terus-menerus cenderung tidak produktif.

Cak Imin berpandangan bahwa kompetisi politik perlu dibatasi pada momen-momen tertentu agar tidak mengganggu stabilitas dan produktivitas nasional.

‎Salah satu wacana yang kembali mengemuka adalah penataan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar lebih kondusif. Namun demikian, PKB menilai pembahasan tersebut belum waktunya dan masih menunggu proses serta dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

‎Ia menyampaikan keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia tidak hanya untuk satu periode, tetapi juga meletakkan fondasi keberhasilan jangka panjang, khususnya dalam mewujudkan keadilan pemerataan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA