Aslan Sarifudin Bongkar Persoalan Buruh, Petani, dan Nelayan Halmahera Tengah di Kongres V Partai Buruh
Aslan Sarifudin, menghadiri Kongres V Partai Buruh yang digelar di Jakarta | Foto: Dok. Pribadi Jakarta, Nalartimur — Dalam forum nasional Kongres V Partai Buruh yang digelar di Jakarta pada 19–22 Januari 2026, Aslan Sarifudin memaparkan sejumlah persoalan struktural yang dihadapi rakyat kelas pekerja di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.
Sebagai Ketua Exco Partai Buruh Halmahera Tengah, Aslan menyoroti berbagai problem ketenagakerjaan yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.
Persoalan tersebut meliputi upah buruh yang dinilai masih rendah, tingginya risiko kecelakaan kerja, belum terpenuhinya hak maternitas bagi buruh perempuan, serta minimnya layanan kesehatan di kawasan permukiman industri.
Aslan menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dituntut memiliki keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap kaum buruh.
”Buruh memiliki kontribusi signifikan, baik dalam proses demokrasi elektoral maupun dalam menopang peningkatan pendapatan daerah dari sektor industri setiap tahunnya,” ujar Aslan dalam keterangan resminya, Jumat (23/1/2026).
Selain isu buruh, Aslan juga mengkritik kebijakan pembangunan sektor pertanian. Ia menilai lemahnya peran pemerintah daerah dalam penataan dan pemberdayaan kelompok petani menyebabkan kebutuhan pangan daerah justru dipasok dari luar Halmahera Tengah.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan tidak adanya program pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan, serta minimnya pendampingan petani dari hulu hingga hilir produksi.
Tak hanya itu, Aslan turut menyoroti nasib nelayan tradisional. Ia menilai kebijakan pemerintah selama ini masih bersifat simbolik dan terbatas pada bantuan perahu fiber.
Padahal, menurutnya, nelayan tradisional membutuhkan kebijakan yang lebih substansial, seperti jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak nelayan, layanan kesehatan keluarga nelayan, pembangunan pasar ikan di setiap kecamatan, hingga penyediaan BBM gratis yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
Aslan menegaskan bahwa kontribusi nelayan tradisional sangat vital dalam menjaga ketahanan dan konsumsi pangan masyarakat Halmahera Tengah, sehingga sudah seharusnya mereka mendapat perlindungan dan perhatian serius dari negara.
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar