Skip to content
Beranda » Hukum dan Kriminal » Ketua KTNA Halteng Desak Polda Malut Usut Tuntas Kasus Pembunuhan di Patani Barat, Minta Bantuan bagi Warga Terdampak Konflik ‎

Ketua KTNA Halteng Desak Polda Malut Usut Tuntas Kasus Pembunuhan di Patani Barat, Minta Bantuan bagi Warga Terdampak Konflik ‎

Nalar Timur
Kam, 14 Mei 2026
Ketua KTNA Halteng sekaligus Wakil Ketua Harian PDK Kosgoro, Kaderun Karim. | Foto: Dok (istimewah).
Kecil Besar

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara didesak untuk segera mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, pascainsiden konflik yang terjadi beberapa waktu lalu.

Desakan itu disampaikan Ketua Kontak Tani dan Nelayan (KTNA) Halmahera Tengah, Sekaligus Wakil Ketua Harian PDK Kosgoro Halmahera Tengah, Kaderun Karim, pada Kamis (14/5/2026).

Kaderun meminta aparat kepolisian bekerja secara profesional, transparan, dan objektif agar pelaku pembunuhan dapat segera diidentifikasi serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut dia, pengungkapan kasus tersebut penting untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Patani Barat pascakonflik.

“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Kami mendesak Polda Maluku Utara agar segera mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di Patani Barat, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Kaderun kepada wartawan.

‎Selain meminta pengusutan kasus hukum, Kaderun juga mendesak Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara untuk berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah guna menyalurkan bantuan kepada warga Desa Sibenpopo yang terdampak konflik.

Ia menyoroti kerugian yang dialami masyarakat nelayan setempat, terutama rusaknya sarana penunjang mata pencaharian.

‎”Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 15 unit perahu fiber milik warga dilaporkan hangus terbakar, sehingga menghambat aktivitas melaut masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan,” katanya.

‎Kaderun menilai hingga saat ini Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara belum menunjukkan langkah konkret dalam membantu masyarakat terdampak.

‎Ia menyebut instansi tersebut terkesan pasif dan belum melakukan koordinasi yang optimal dengan Dinas Perikanan Halmahera Tengah.

“Jangan hanya memberikan beban kepada Dinas Perikanan Halteng, tetapi Dinas Perikanan Provinsi Malut juga harus turut mengambil langkah untuk memberikan bantuan tersebut,” imbuhnya.

‎Ia berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten segera mengambil langkah cepat, khususnya dalam pengadaan kembali perahu fiber yang terbakar, karena sarana tersebut merupakan alat utama masyarakat nelayan untuk mencari nafkah.

Menurut Kaderun, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat terdampak dapat segera pulih secara ekonomi dan kembali menjalankan aktivitas perikanan seperti sediakala.

Ia juga mengajak seluruh pihak menahan diri serta mendukung penyelesaian persoalan secara damai melalui jalur hukum yang berlaku. (Abi/Red)

Redaksi | 085143933586 | Website |  + posts
‎ ‎

‎Ikuti Media Kami ‎

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎