Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Ternate, Nalartimur — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan pascagempa bumi, khususnya bagi warga terdampak di Kecamatan Pulau Batang Dua.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat strategis yang digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara pada Senin (13/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly selaku Ketua Posko Tanggap Darurat, perwakilan BMKG, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat itu, pemerintah menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat pascagempa. Pertama, kepastian informasi terkait potensi gempa susulan dan waktu kondisi dinyatakan aman. Kedua, aspirasi sebagian warga mengenai kemungkinan relokasi.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa pemerintah masih mengutamakan penanganan kebutuhan dasar masyarakat dan belum mengambil keputusan terkait relokasi.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan berbasis data ilmiah mengenai potensi gempa susulan. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan BMKG sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Berdasarkan paparan BMKG, aktivitas gempa susulan diperkirakan masih berlangsung selama dua hingga tiga minggu setelah gempa utama pada 2 April 2026. Namun demikian, BMKG memastikan tidak ada potensi tsunami dari rangkaian gempa tersebut.
Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Gede Eriksana Yasa, menjelaskan bahwa tren gempa susulan menunjukkan penurunan baik dari sisi frekuensi maupun kekuatan.
“Jumlah gempa susulan terus menurun. Dari sekitar 49 kejadian, kini menjadi sekitar 20 dalam periode pengamatan terakhir, dan sebagian besar tidak dirasakan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di lokasi aman tanpa perlu panik, serta tidak harus mengungsi ke wilayah pegunungan.
Sementara itu, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly menyampaikan bahwa masa tanggap darurat yang diberlakukan sejak 2 April dijadwalkan berakhir pada 15 April 2026. Keputusan terkait perpanjangan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan data terbaru.
“Kami akan menggelar rapat lanjutan untuk menentukan apakah masa tanggap darurat diperpanjang atau diakhiri,” ujarnya.
Terkait kondisi di lapangan, ia menambahkan sebagian warga masih dapat mengakses fasilitas dasar di rumah masing-masing karena jarak yang relatif dekat dari lokasi pengungsian.
“Warga masih bisa kembali ke rumah untuk kebutuhan seperti mandi dan memasak, namun tetap diimbau waspada,” katanya.
Di sisi lain, BMKG menyatakan akan segera merilis informasi resmi terkait analisis tren gempa dan rekomendasi teknis sebagai acuan bagi pemerintah daerah.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate, Desindra Deddy Kurniawan, mengatakan informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang akurat.
“Tujuannya agar masyarakat lebih tenang dan dapat menentukan langkah yang tepat, termasuk kembali ke rumah secara bertahap,” ujarnya. (Abi/Red)
