Nalartimur — Anggota DPRD Halmahera Tengah dari Fraksi PAN, Sadri Kobul, menilai arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu lebih berorientasi pada potensi kemaritiman dengan menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah.
Menurut Sadri, karakteristik geografis Halmahera Tengah yang didominasi wilayah perairan seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Berdasarkan data statistik, sekitar 72 persen wilayah Halmahera Tengah merupakan kawasan laut, sedangkan daratan sekitar 30 persen,” kata Sadri, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah semestinya berbasis kemaritiman dengan sektor perikanan sebagai leading sector yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sadri juga menilai latar belakang akademik Bupati Halmahera Tengah di bidang perikanan merupakan modal penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kapasitas itu seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang berpihak pada sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa wilayah perairan Halmahera Tengah memiliki posisi strategis karena berada di kawasan Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan perhatian serius pemerintah, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pelayaran internasional dan perlindungan wilayah penangkapan ikan nelayan.
Sadri mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan sistem pengawasan laut yang memadai, termasuk sarana navigasi, mercusuar, sirene lalu lintas laut, serta pengawasan di kawasan yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Hal itu sangat penting untuk melindungi wilayah perairan dan menjamin keamanan aktivitas nelayan,” katanya.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yakni memperkuat sistem pengawasan laut, menertibkan kawasan hutan lindung, meningkatkan kapasitas Dinas Perikanan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta kerja sama pelatihan di Jepang.
Selain itu, Sadri mendorong evaluasi terhadap pengembangan sektor pariwisata dan investasi pertambangan, percepatan pengungkapan kasus pembunuhan warga Desa Bobane Jaya, peninjauan kembali kewenangan pengelolaan izin pertambangan bagi daerah penghasil, serta penguatan peran lembaga adat Fagogoru dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, nilai-nilai Fagogoru yang menjunjung persaudaraan, saling menghormati, sopan santun, budi pekerti, rasa malu, dan tanggung jawab harus terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat tiga negeri bersaudara di Halmahera Tengah.
Sadri berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi biru berbasis potensi kelautan daerah.
Merupakan penulis dan editor di Nalartimur. Meliput berbagai topik, seperti Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Pemerintahan, dan beragam topik lainnya.
Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp
