Nalartimur — Ketidakpastian penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disebut berdampak pada keberlangsungan operasional di kawasan Weda Bay Project, Kabupaten Halmahera Tengah.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja.
Di tengah situasi itu, kalangan buruh menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Mereka menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan kepentingan pekerja karena buruh merupakan tulang punggung perekonomian yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI PT RIM), Odi Saputra Lakarman, dalam pernyataan terbukanya menyebut ancaman PHK sebagai bentuk “perang terbuka” antara buruh dan pemerintah.
Menurut Odi, apabila PHK massal benar-benar terjadi, hal itu dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah pusat yang sebelumnya menjanjikan terciptanya 19 juta lapangan kerja.
“Kondisi ini berpotensi berdampak langsung terhadap nasib para pekerja di kawasan Weda Bay Project,” pungkasnya.
Odi juga mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan buruh, khususnya di kawasan industri Weda Bay Project.
”Apabila PHK massal tetap terjadi, kalangan buruh akan melakukan aksi mogok kerja bersama dan memboikot aset perusahaan,” tegasnya.
Ia menambahkan langkah tersebut akan dilakukan sebagai bentuk protes, terlebih kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
”SPSI akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib para pekerja yang terancam PHK. Kami mendesak pemerintah segera mengambil langkah yang bersifat mendesak untuk mencegah terjadinya PHK,” imbuhnya.
Merupakan penulis dan editor di Nalartimur. Meliput berbagai topik, seperti Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Pemerintahan, dan beragam topik lainnya.
Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp
