Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Oleh: M. Ghazali Faraman | Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Maidi – IPMMA
Laporan mengenai keberhasilan manajemen baru RSUD Kota Tidore Kepulauan dalam melunasi utang sebesar Rp2,6 miliar dalam waktu kurang dari tiga bulan telah memicu diskursus publik yang serius. Di satu sisi, capaian ini layak diapresiasi sebagai prestasi administratif. Namun di sisi lain, kecepatan pelunasan tersebut justru membuka pertanyaan mendasar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh institusi kesehatan tersebut selama ini.
Audit Investigatif: Melunasi Utang Bukan Berarti Menghapus Dosa Masa Lalu
Pertanyaan fundamental yang perlu dijawab oleh Direktur, dr. Zuhrinah Ridwan, adalah: bagaimana mungkin angka Rp2,6 miliar dapat dilunasi dalam waktu singkat? Jika dana tersebut diklaim sebagai hasil “optimalisasi pendapatan”, maka secara logis dapat diasumsikan bahwa pada periode manajemen sebelumnya terjadi kebocoran atau inefisiensi yang signifikan.
Publik berhak mengetahui apakah utang miliaran ini merupakan “warisan masalah” dari kepemimpinan sebelumnya. Jika demikian, maka manajemen saat ini tidak cukup hanya melakukan “cuci piring”. Diperlukan transparansi menyeluruh terkait akar persoalan utang tersebut agar pelunasan ini tidak dipandang sebagai sekadar langkah administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral. Jangan sampai pelunasan ini hanya menjadi kedok untuk menutupi dugaan penyimpangan anggaran di masa lalu.
Saldo Kas Rp2 Miliar vs Kesejahteraan Pekerja
Manajemen mengklaim kondisi keuangan yang sehat dengan saldo kas mencapai lebih dari Rp2 miliar per April 2026. Namun, klaim ini terasa timpang ketika dihadapkan pada realitas di lapangan, khususnya terkait kesejahteraan pegawai kontrak dan petugas kebersihan.
Sangat tidak etis jika rumah sakit berfokus pada pemeliharaan alat kesehatan bernilai tinggi dan perbaikan infrastruktur, sementara masih terdapat ketimpangan upah yang mencolok. Petugas kebersihan merupakan garda terdepan dalam menjaga sterilitas lingkungan rumah sakit, namun kerap menjadi kelompok yang paling akhir merasakan dampak “kesehatan” finansial institusi. Apakah manajemen telah memastikan bahwa upah mereka layak, dibayarkan tepat waktu, serta bebas dari potongan yang tidak transparan?
Jangan Jadikan “PR” Sebagai Alibi Penundaan Kesejahteraan
Rencana perbaikan alat kesehatan yang rusak memang penting, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Institusi pelayanan publik harus menempatkan manusia sebagai prioritas utama, bukan hanya berfokus pada pembenahan aset fisik.
Saldo kas Rp2 miliar tidak akan bermakna jika semangat kerja pegawai di tingkat bawah terus tergerus akibat ketimpangan kesejahteraan. Kita tidak membutuhkan rumah sakit yang hanya terlihat baik dalam laporan keuangan, namun menyimpan ketidakadilan di dalamnya.
Sebagai representasi mahasiswa, kami menegaskan bahwa manajemen RSUD Kota Tidore Kepulauan tidak cukup hanya menyajikan narasi keberhasilan berbasis angka. Yang lebih penting adalah kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial. Transparansi sumber dana pelunasan utang serta pemerataan kesejahteraan pegawai merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. (*)
