Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) 2026, Aktivis Save Sagea bersama warga Lelilef Woebulen menggelar aksi simbolik di sejumlah titik di wilayah Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (28/5/2026).
Aksi dilakukan di beberapa lokasi strategis, mulai dari Puncak Kawinet di Desa Sagea—yang berada tidak jauh dari area operasi tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia (MAI), kontraktor PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia, hingga pesisir Desa Lelilef, pesisir Desa Gemaf, Jembatan Sungai Ake Kobe, Bukit Dua Jari di Lokulamo, serta jalan utama di sekitar kawasan industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Tekindo.
Aksi juga berlangsung di sekitar kantor Tsingshan Tower yang berada di dalam kawasan industri nikel Weda Bay. Massa aksi menilai gedung tersebut merepresentasikan pusat kendali industri ekstraktif di Halmahera.
“Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap praktik penaklukan ruang hidup masyarakat atas nama transisi energi,” kata Rufiya Rusdi, Aktivis Save Sagea, dalam keterangannya.
Menurut Rufiya, ekspansi industri nikel di Halmahera Tengah telah memicu tekanan serius terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Ia menyebut kawasan Karst Sagea, Gua Boki Moruru, dan Telaga Yonelo kini berada dalam ancaman akibat perluasan tambang nikel dan batu gamping.
Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Teluk Weda berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Perluasan tambang, pembangunan smelter, PLTU captive, jalan hauling, hingga jetty industri disebut telah mengubah kawasan hutan, pesisir, dan laut yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Di sisi lain, kawasan industri PT IWIP terus mengalami perluasan melalui reklamasi pesisir, pembukaan hutan, pembangunan smelter, serta pengoperasian PLTU captive. Aktivitas tersebut dinilai berdampak terhadap wilayah tangkap nelayan dan kondisi ekosistem laut di Teluk Weda.
“Laut yang dulu menjadi sumber penghidupan masyarakat kini berubah menjadi jalur industri. Nelayan semakin sulit melaut karena sedimentasi meningkat dan lalu lintas kapal industri semakin padat,” ujar Idris Bakri, warga Lelilef Woebulen.
Masyarakat juga mengeluhkan dampak lingkungan yang semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti debu industri, kerusakan atap rumah akibat korosi, pencemaran air, banjir lumpur, rusaknya sungai, hingga menurunnya kualitas air sumur dan air bor.
Selain itu, warga menyebut meningkatnya gangguan kesehatan, termasuk penyakit pernapasan dan dugaan paparan zat berbahaya seperti merkuri dan arsenik.
Sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Weda, termasuk Sungai Ake Kobe, disebut turut mengalami tekanan akibat pembukaan hutan di wilayah hulu, sedimentasi, dan aktivitas pertambangan.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan solidaritas kepada Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa yang dinilai terus menghadapi ancaman terhadap wilayah hidupnya akibat ekspansi industri nikel.
Massa aksi menilai situasi di Halmahera Tengah bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam, melainkan bentuk penguasaan ruang hidup masyarakat. Mereka menyoroti perubahan fungsi hutan, sungai, dan pesisir yang semakin diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif.
Selain dampak lingkungan, ledakan industri nikel juga disebut memicu persoalan sosial di desa-desa sekitar Teluk Weda, mulai dari konflik horizontal hingga menyempitnya kontrol masyarakat atas wilayah hidupnya sendiri.
Di tengah kondisi tersebut, narasi “transisi energi bersih” dan “ekonomi hijau” dinilai terus dipromosikan pemerintah dan korporasi melalui pengembangan kendaraan listrik berbasis nikel.
Namun demikian, massa aksi menilai praktik industri yang berlangsung di Halmahera Tengah tidak dapat dipisahkan dari persoalan kerusakan lingkungan, pencemaran, hilangnya hutan, serta dugaan pelanggaran hak masyarakat.
“Kami menolak Teluk Weda dijadikan zona pengorbanan demi kebutuhan industri baterai kendaraan listrik global,” tegas Rufiya Rusdi.
Massa aksi juga menegaskan penolakan terhadap pembangunan industri yang dinilai mengorbankan ruang hidup masyarakat pesisir, petani, perempuan, nelayan, dan Masyarakat Adat di Halmahera Tengah. (Abi/Red)
Merupakan penulis dan editor di Nalartimur. Meliput berbagai topik, seperti Politik, Ekonomi, Hukum, Kriminal, Wisata, Budaya, Pemerintahan, dan beragam topik lainnya.
