Persate-an Indonesia
kenakaran hutan dan lahan
Hutan Terbakar, Rakyat Sesak Napas, dan Negara Sibuk Berdebat
kamu sedang duduk santai di teras rumah. Tiba-tiba, udara berubah menjadi pekat. Bau asap masuk ke hidung, mata mulai perih, dan jarak pandang perlahan menghilang. Kamu menoleh ke luar, berharap itu cuma tetangga yang sedang membakar sampah. Ternyata, api sedang mendekati permukiman.
Dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang pertama kali kamu pikirkan? Mungkin menyelamatkan keluarga, mencari air, atau memastikan rumah tidak ikut terbakar. Rasanya tidak mungkin kita malah sibuk memperdebatkan definisi titik panas sambil mencari sandal.
Namun, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan alias karhutla, perdebatan tentang angka, kesiapan fasilitas, dan pihak yang bertanggung jawab justru menjadi bagian penting dari persoalan.
Dalam program Interupsi di televisi, Kiki Taufik dari Greenpeace menceritakan pengalamannya memadamkan kebakaran bersama BPBD, polisi, TNI, dan relawan. Menurut kesaksiannya, mereka pernah memadamkan api selama dua jam sampai persediaan air habis. Mereka kemudian harus menunggu air yang didatangkan dari Sungai Kapuas, sementara api masih mengancam rumah warga.
Kiki juga menyoroti keadaan ketika fasilitas yang disebut telah disediakan pemerintah tidak selalu bisa dirasakan manfaatnya di lapangan. Ia mempertanyakan klaim keberadaan 10.000 titik sumur bor yang ditujukan untuk membantu penanganan kebakaran. Di sisi lain, narasumber yang membela upaya pemerintah menegaskan bahwa mitigasi telah dilakukan di berbagai wilayah.
Saya tidak berada di lokasi untuk menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Karena itu, saya tidak bisa memastikan kondisi seluruh fasilitas atau menyimpulkan bahwa semua upaya pemerintah gagal hanya dari satu kesaksian. Namun, cerita itu meninggalkan pertanyaan yang sulit diabaikan
kalau fasilitas penanganan kebakaran sudah tersedia, apakah fasilitas tersebut benar-benar berfungsi ketika masyarakat membutuhkannya?
Sebab, bagi warga yang rumahnya hampir dilalap api, fasilitas di atas kertas tidak bisa digunakan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan air yang tersedia, petugas yang siap, dan tindakan yang benar-benar sampai ke lokasi.
Di situlah saya mulai merasa bahwa persoalan karhutla di Indonesia bukan cuma tentang api. Ada persoalan lain yang lebih besar, lebih rumit, dan mungkin tidak akan selesai hanya dengan menambah jumlah helikopter.
Saya menyebut keadaan ini sebagai Persate-an Indonesia.
Jangan buru-buru membayangkan saya sedang membahas bisnis sate di pinggir jalan. ini ironi persatuan di tengah persoalan lingkungan yang terus berulang.
Indonesia kini seperti setusuk sate, dagingnya ditusuk, disusun, kemudian dipanggang di atas bara. Sekarang, bayangkan Indonesia seperti itu, ditusuk oleh persoalan perizinan, kepentingan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang terus diperdebatkan. Bara kebakaran menyala, asap menyebar, sedangkan masyarakat menanggung akibatnya.
Bedanya, kalau sate sudah matang, biasanya tinggal disajikan. Kalau karhutla, setelah api padam kita masih harus menghadapi lahan rusak, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, dan pekerjaan pemulihan yang tidak sebentar.
Yang paling ironis, bencana ini bukan sekali dua kali terjadi. Karhutla sudah menjadi persoalan berulang yang menuntut kita untuk bertanya lebih jauh, mengapa kebakaran terus terjadi, bagaimana lahan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah langkah pencegahannya benar-benar efektif?
Kita boleh berbeda pendapat soal angka, tetapi paru-paru warga tidak bisa diminta menunggu sampai semua orang sepakat.
Angka Kebakaran Bukan Sekadar Urusan Berapa Digit
Ada satu bagian diskusi yang menurut saya penting perbedaan data luas karhutla antara pemantau independen dan pemerintah.
Kiki Taufik menyampaikan bahwa analisis Greenpeace menemukan 11.632 titik sumber asap selama periode 4 Agustus hingga 18 Oktober. Ia juga mengutip analisis Nusantara Atlas yang memperkirakan luas karhutla Indonesia mencapai 1,9 juta hektare pada Januari–September, lebih besar daripada angka 1,6 juta hektare yang disebut untuk 2019.
Sementara itu, narasumber lain menyampaikan bahwa data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas kebakaran sekitar 200 ribu hektare lebih.
Jujur saja, melihat perbedaan angka sebesar itu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan: sebenarnya kita sedang menghitung kebakaran yang sama dengan metode yang sama, atau masing-masing menggunakan cara pengukuran yang berbeda?
Pertanyaan itu penting karena 11.632 titik sumber asap bukan berarti 11.632 hektare lahan terbakar. Titik sumber asap, titik panas, dan luas lahan terbakar merupakan ukuran yang berbeda. Periode pengamatan, metode pemetaan, cakupan wilayah, dan waktu pemutakhiran data juga bisa memengaruhi hasil perhitungan.
Karena itu, saya tidak akan langsung memilih angka yang paling besar atau paling kecil hanya karena terdengar lebih meyakinkan. Saya justru ingin pemerintah dan pemantau independen membuka metodologi, sumber data, serta hasil pemetaan mereka agar perbedaan tersebut dapat diperiksa secara terbuka.
Bagi saya, data karhutla bukan sekadar perlombaan angka. Data menentukan lokasi yang harus diprioritaskan, kebutuhan petugas dan peralatan, besarnya dampak terhadap masyarakat, serta kebijakan yang perlu diperbaiki.
Kalau data yang digunakan saja belum dijelaskan secara memadai, bagaimana masyarakat bisa mengukur keberhasilan penanganannya?
Jangan sampai kita terlalu sibuk memperdebatkan angka di layar, sementara api di lapangan tidak peduli siapa yang menang debat.
Siapa yang Membakar, Siapa yang Memberi Izin?
Pertanyaan tentang penyebab karhutla membawa kita ke persoalan yang lebih sensitif siapa yang bertanggung jawab?
Pitra Romadoni mengusulkan agar penyelidikan memperhatikan empat kelompok, yakni korporasi, pemodal, kontraktor atau subkontraktor, serta pelaku di lapangan. Sementara itu, Kiki Taufik menyoroti persoalan izin konsesi di kawasan gambut dan kewajiban pengelola lahan untuk mencegah kebakaran.
Dari kedua pandangan itu, saya melihat pentingnya memeriksa persoalan dari hulu sampai hilir.
Ketika kebakaran terjadi, tentu pelaku yang melakukan pembakaran harus diperiksa berdasarkan bukti. Namun, penyelidikan juga perlu menjawab pertanyaan lain, bagaimana penguasaan lahannya, siapa yang memberikan izin, apakah kewajiban pencegahan telah dipenuhi, dan apakah ada pihak yang memberikan perintah atau memperoleh keuntungan dari tindakan yang melanggar hukum?
Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa setiap kebakaran disebabkan korporasi. Begitu pula, tidak adil apabila setiap persoalan langsung dibebankan kepada warga yang ditemukan berada di lokasi. Setiap kasus memerlukan penyelidikan, bukti, dan proses hukum yang layak.
Yang saya khawatirkan adalah ketika perhatian hanya tertuju kepada pelaku paling mudah ditemukan, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain tidak diperiksa secara menyeluruh.
Bayangkan seseorang disuruh membuka lahan, sedangkan pihak lain mengendalikan modal dan akhirnya memperoleh keuntungan. Jika dugaan seperti itu muncul, bukankah penyelidikan harus menelusuri seluruh rantainya?
Penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memegang korek api. Ia juga perlu menjawab siapa yang memberi perintah, siapa yang mengendalikan kegiatan, siapa yang memperoleh manfaat, serta siapa yang lalai memenuhi kewajiban hukumnya.
Tentu saja, semua itu harus dibuktikan. Saya tidak ingin mengganti penyelidikan dengan prasangka. Namun, saya juga tidak ingin proses penyelidikan berhenti hanya karena pertanyaan yang lebih besar terasa tidak nyaman untuk diajukan.
Dalam persoalan lingkungan, yang paling mudah terlihat belum tentu satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.
Denda Triliunan, Pemulihan yang Harus Dijelaskan
Ada bagian lain dalam diskusi yang membuat saya berhenti sejenak pembahasan tentang denda perusahaan dalam kasus kebakaran dan kerusakan hutan pada periode 2015–2019.
Kiki Taufik menyebut angka Rp18,9 triliun terkait putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menyatakan bahwa dana yang masuk ke kas negara hanya Rp78 miliar. Namun, narasumber lain memberikan penjelasan berbeda, dengan menyebut angka tuntutan Rp7,8 triliun yang kemudian berubah setelah proses kasasi, sehingga nilai akhirnya menjadi Rp78 miliar.
Justru di sinilah transparansi menjadi penting. Publik perlu mengetahui perkara mana yang dimaksud, berapa nilai putusan akhirnya, berapa yang sudah dibayarkan, apakah masih ada kewajiban yang belum dilaksanakan, dan bagaimana pemulihan lingkungan dijalankan.
Bagi saya, persoalan denda tidak berhenti pada uang yang masuk ke kas negara. Kita juga perlu mengetahui apakah kewajiban pemulihan telah dilaksanakan dan apakah ekosistem yang rusak benar-benar diperbaiki.
Bayangkan sebuah lahan terbakar. Perkara hukumnya selesai, uang denda dibayarkan sesuai putusan, tetapi lahannya dibiarkan rusak dan risiko kebakaran tetap ada. Apakah persoalannya benar-benar selesai?
Tentu tidak sesederhana itu.
Putusan hukum merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban, tetapi pemulihan lingkungan memerlukan tindakan nyata dan hasil yang bisa dipantau. Tanah yang rusak tidak otomatis pulih hanya karena sebuah perkara telah mencapai tahap akhir di pengadilan.
Karena itu, saya ingin melihat laporan pemulihan yang jelas, bukan hanya angka denda yang diumumkan. Masyarakat perlu mengetahui berapa yang sudah dibayar, lahan mana yang sudah dipulihkan, dan apa yang masih harus dikerjakan.
Hukum jangan sampai terlihat gagah di atas kertas, tetapi kehilangan jejak ketika harus memperbaiki kerusakan di lapangan.
Mengapa Kita Selalu Sibuk Setelah Api Menyala?
Saya memahami bahwa memadamkan kebakaran hutan bukan pekerjaan mudah. Petugas, relawan, dan masyarakat di lapangan menghadapi risiko nyata. Mereka bekerja di tengah panas, asap, keterbatasan air, dan kondisi medan yang tidak selalu bersahabat. Upaya mereka tidak pantas diremehkan.
Namun, penghargaan terhadap petugas tidak berarti kita harus berhenti mengevaluasi kebijakan.
Pemerintah perlu meninjau izin di kawasan rawan kebakaran, pengelolaan air di lahan gambut, dan pemulihan ekosistem. penanganan bencana seharusnya dimulai jauh sebelum api terlihat dari kejauhan.
Mencegah kebakaran memang kurang dramatis. Tidak ada adegan helikopter menjatuhkan air, tidak ada gambar api yang membumbung tinggi, dan tidak ada petugas yang harus berlari menyelamatkan rumah warga. Kalau pencegahan berhasil, mungkin tidak banyak hal yang bisa dijadikan berita besar.
Tetapi justru itulah tujuan pencegahan memastikan bencana tidak perlu terjadi.
Pemerintah perlu mengevaluasi apakah fasilitas pencegahan berfungsi, apakah pengelolaan lahan sesuai ketentuan, apakah kawasan gambut tetap terjaga kelembapannya, dan apakah sistem peringatan dini bekerja dengan baik. Perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran juga harus memenuhi kewajiban pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai hukum.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak api yang dipadamkan. Kita juga perlu mengukur apakah kejadian berulang berkurang, kualitas lingkungan membaik, kewajiban pemulihan dilaksanakan, dan masyarakat menjadi lebih aman.
Saya kira, ukuran keberhasilan yang paling masuk akal justru sederhana: tahun depan, semakin sedikit warga yang harus berhadapan dengan kebakaran yang sebenarnya bisa dicegah.
Kalau setiap musim kemarau kita kembali mengulangi kesibukan yang sama, mungkin sudah waktunya bukan hanya menambah peralatan, tetapi juga memeriksa apa yang selama ini belum beres.
Pada akhirnya, karhutla membawa kita pada pertanyaan tentang arti persatuan.
Kita sering menyebut Indonesia sebagai satu tanah air. Namun, tanah air bukan hanya garis pada peta atau kata-kata yang kita ucapkan ketika upacara. Tanah air adalah hutan yang menjadi bagian dari ekosistem, sungai yang menopang kehidupan, udara yang kita hirup, serta masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada lingkungan sekitarnya.
Ketika satu kawasan terbakar, dampaknya tidak berhenti pada batas administrasi. Ketika udara tercemar, masyarakat menanggung risiko kesehatan. Ketika mata pencaharian hilang, keluarga ikut menghadapi konsekuensinya. Ketika lingkungan rusak, generasi berikutnya mewarisi persoalan yang mungkin lebih mahal untuk diperbaiki.
Karena itu, saya memandang persatuan tidak cukup dimaknai sebagai ajakan agar semua orang berhenti berdebat. Persatuan juga berarti kesediaan untuk memeriksa fakta, mendengarkan masyarakat terdampak, mengoreksi kebijakan yang keliru, dan meminta pertanggungjawaban dari siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Kita perlu transparansi data karhutla, penyelidikan yang menyeluruh, evaluasi izin di kawasan rawan, pelaksanaan putusan hukum, dan restorasi lingkungan yang hasilnya dapat dipantau. Pemerintah harus membuka informasi yang memang dapat diakses publik, sementara aparat perlu menjalankan penyidikan tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Masyarakat juga tidak perlu menunggu sampai bencana berikutnya untuk ikut mengawasi. Informasi dapat diperiksa, laporan dapat diajukan, kebijakan dapat dikritik, dan tindak lanjut dapat ditagih melalui jalur yang bertanggung jawab.
Saya tidak berharap semua persoalan karhutla selesai hanya dengan sebuah esai. Tulisan tidak bisa menggantikan petugas pemadam, memperbaiki gambut, ataupun melaksanakan putusan pengadilan. Namun, tulisan bisa membantu menjaga satu hal yang sering hilang setelah berita berganti
ingatan bahwa persoalan ini belum selesai hanya karena asap mulai menipis.
Jadi, mengapa saya menyebutnya Persate-an Indonesia?
Karena kita tidak boleh terus-menerus membiarkan negeri ini seperti potongan sate di atas bara ditusuk oleh persoalan yang berulang, dipanggang oleh kepentingan yang tidak terkendali, lalu disajikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang biasa.
Saya ingin persatuan Indonesia berarti sesuatu yang lebih nyata daripada slogan. Saya ingin setiap kebakaran diikuti penyelidikan yang dapat diperiksa, setiap putusan hukum diikuti pelaksanaan yang jelas, setiap kewajiban pemulihan ditagih, dan setiap kebijakan lahan mempertimbangkan keselamatan manusia serta keberlanjutan lingkungan.
Sebab pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukan sekadar hutan yang tidak terbakar. Kita sedang memperjuangkan hak masyarakat untuk hidup sehat, hak generasi mendatang untuk mewarisi lingkungan yang layak, dan tanggung jawab negara untuk memastikan hukum bekerja bagi semua.
Persate-an Indonesia harus diakhiri. Dengan cara mencegah kebakaran, membenahi tata kelola lahan, menegakkan hukum secara transparan, dan memulihkan lingkungan yang rusak.
Sebab Indonesia bukan sate yang boleh terus ditusuk dan dipanggang. Indonesia adalah rumah bersama yang seharusnya kita jaga, sebelum bara yang sama kembali menyala.
Bara Aksara
Diterbitkan: 28 Oktober 2026 pukul 12.11
Pengelola Wisata Goa Bokimoruru Klarifikasi Kronologi Insiden yang Menewaskan WNA
BERITA TERKAIT
Dari Kanal Rp40,8 Miliar hingga Hibah Rp2,1 Miliar: Ada Apa di Balik Meja Sekda Haltim?
5 hari yang lalu
Peleburan di Depan Pintu Rumah: Mengamati Krisis Pertobatan Ekologi di Halmahera Timur
1 minggu yang lalu
