Refleksi HUT Ke-36 Halteng: Antara Kemajuan Ekonomi dan Kehancuran Ekologis
Oleh: Riski Ikra
Ketua Umum IMM Faperta UMMU Periode 2024–2026
__________________________________
Kemajuan sebuah daerah tidak semata-mata diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, melainkan juga dari sejauh mana konsistensi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem alam dan ruang hidup masyarakatnya.
Sebagai generasi muda yang lahir dan tumbuh di tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya tambang, tetapi semakin miskin ruang hidup, kita tidak boleh memaknai perayaan hari ulang tahun daerah hanya sebagai seremoni tahunan.
Di balik gemerlap perayaan, terdapat persoalan yang tidak boleh diabaikan: petani dan nelayan yang menghadapi ancaman terhadap ruang hidupnya, budaya yang perlahan kehilangan jati diri, serta kerusakan ekologis yang terus meluas.
Karena itu, tulisan ini menjadi catatan kritis yang mungkin tidak akan dibaca oleh mereka yang terlalu sibuk membangun pencitraan, tetapi tetap harus disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap daerah.
Tepat pada 31 Oktober 1990, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990, Halmahera Tengah ditetapkan sebagai kabupaten. Kini, memasuki usia ke-36 tahun, pemerintah mengusung tema yang cukup filosofis, yakni “Fagogoru Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Halteng Maju.”
Fagogoru bukan sekadar rangkaian kata atau slogan seremonial. Ia merupakan nilai filosofis yang mencerminkan identitas dan kebudayaan kolektif masyarakat Halmahera Tengah.
Tradisi ini berakar pada nilai-nilai Fagogoru yang mencakup Ngaku Rasai (rasa persaudaraan), Sopan re Santun (tata krama dan kesantunan), Budi re Bahasa (budi pekerti dan tutur kata), serta Memoi re Mimtat (rasa malu dan takut). (Holistik, 2015).
Dalam kehidupan bermasyarakat, Fagogoru telah menjadi kepribadian kolektif sekaligus pandangan hidup yang diwariskan secara turun-temurun.
Masyarakat Halmahera Tengah memahami bahwa sesama manusia adalah saudara, tanpa memandang perbedaan suku maupun budaya. Saling menghargai merupakan kehormatan yang harus dijaga antargenerasi.
Namun, ironisnya, sebagian generasi saat ini justru mulai kehilangan pemahaman terhadap nilai filosofis Fagogoru. Jika kita bertanya kepada generasi muda yang lahir pada era 2000-an, tidak sedikit yang mungkin kesulitan menjelaskan makna sesungguhnya dari Fagogoru.
Kalaupun mampu menjawab, pemaknaannya kerap berhenti pada simbol-simbol politik. Fagogoru, khususnya nilai Ngaku Rasai yang mengajarkan persaudaraan, sering kali dimanfaatkan oleh sejumlah politisi sebagai instrumen konsolidasi untuk kepentingan politik elektoral menjelang pemilu.
Akibatnya, nilai kebudayaan yang seharusnya menjadi pedoman hidup bersama justru berpotensi direduksi menjadi alat kepentingan politik. Jangan heran apabila generasi perlahan kehilangan jati dirinya sebagai generasi yang berbudaya.
Mengusung Fagogoru sebagai frasa pertama dalam tema perayaan HUT ke-36 merupakan pilihan yang berani. Namun, pilihan tersebut sekaligus menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ekonomi yang digaungkan pemerintah benar-benar dinikmati secara merata oleh masyarakat, atau justru hanya menumpuk pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat kehilangan akses terhadap ruang hidup dan sumber penghidupannya?
Kita merayakan hari ulang tahun daerah dengan penuh semangat. Namun, pada saat yang sama, saudara-saudara kita yang selama ini menjaga benteng terakhir alam Halmahera, yakni masyarakat adat O’Hongana Manyawa, harus menghadapi dampak ekspansi pertambangan. Secara tidak langsung, kita sedang merayakan kesenangan di atas penderitaan orang lain.
Ambisi negara dalam mengelola dan mengeruk sumber daya alam semakin masif. Pada 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 11 proyek program hilirisasi serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dengan nilai US$10,2 miliar.
Proyek tersebut mencakup komersialisasi empat proyek industri dan pembangunan tujuh proyek industri baru yang seluruhnya berlokasi di kawasan IWIP, Halmahera Tengah. Kawasan ini saat ini memiliki konsesi paling luas di Pulau Halmahera, sekitar 45.065 hektare.
Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011–2024, pembukaan hutan oleh WBN tercatat mencapai 6.474,46 hektare.
Belum lagi persoalan di Pulau Gebe, sebuah pulau yang hanya memiliki luas sekitar 224 km² dan tergolong sebagai pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Namun, di pulau tersebut terdapat delapan izin pertambangan nikel, satu di antaranya berada di Pulau Fau, dengan total luas konsesi mencapai 5.255 hektare. Izin-izin pertambangan tersebut diterbitkan dalam rentang 2012–2023, dengan masa berlaku hingga 2032–2040 mendatang. (Project, 2024).
Dari delapan perusahaan tersebut, salah satunya diduga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, yakni PT Karya Wijaya dengan luas wilayah konsesi sebesar 500 hektare.
Laporan JATAM (2025) mengungkap jaringan bisnis keluarga Sherly yang meluas, antara lain PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Wooi, Obi), PT Amazing Tabara (emas), PT Indonesia Mas Mulia (emas), PT Bela Kencana (nikel), serta sejumlah entitas terkait lainnya di bawah kelompok keluarga Laos-Tjoanda.
Kepemilikan mayoritas, jabatan komisaris, serta keterkaitan kendali operasional dengan pejabat publik memunculkan persoalan serius mengenai potensi konflik kepentingan antara jabatan politik dan kepemilikan perusahaan pertambangan. (JATAM, 2025).
Sementara itu, berdasarkan analisis citra satelit Auriga Nusantara, aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gebe sepanjang 2001–2023 telah mengakibatkan deforestasi seluas 1.065 hektare. Selain itu, sekitar 3.209 hektare lahan konsesi pertambangan nikel masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.
Citra satelit memperlihatkan bahwa sebagian besar tutupan hutan di Pulau Gebe telah hilang secara mencolok dalam kurun waktu 22 tahun, seiring masifnya aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur pendukungnya.
Di bekas kawasan pembukaan lahan PT Antam, kemudian disusul aktivitas PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara di punggung Tanjung Ueboelie, terlihat banyak lubang bekas tambang yang menganga tanpa direhabilitasi. (Project, 2024).
Praktik pertambangan di pulau-pulau kecil dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, mengingat karakteristik ekologisnya yang rentan dan memiliki daya pulih terbatas.
Kerusakan pada satu bagian pulau dapat menimbulkan dampak berantai terhadap keseluruhan ekosistem. Ironisnya, perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, sebagaimana yang terjadi di Pulau Gebe, justru cenderung terabaikan.
Eksploitasi pertambangan berpotensi menghilangkan biodiversitas, termasuk spesies endemik seperti kuskus Gebe yang banyak ditemukan di pulau-pulau kecil.
Hari ulang tahun daerah memang layak dirayakan. Namun, perayaan tersebut semestinya juga menghadirkan ruang ilmiah untuk merefleksikan sejumlah persoalan mendasar: dari mana sumber pendapatan daerah berasal? Sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan kebudayaan berbasis kearifan lokal? Bagaimana kondisi kesejahteraan petani dan nelayan? Jangan sampai perayaan tahunan justru menjadi panggung yang menutupi kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem alam yang kita miliki.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses internet secara memadai, sebagaimana yang terjadi di Pulau Gebe, terutama Desa Umyal di Pulau Yoi.
Persoalan air bersih yang belum optimal dan ketersediaan listrik yang belum layak juga masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal, wilayah ini telah memberikan kontribusi besar bagi daerah maupun negara melalui aktivitas pengelolaan sumber daya alamnya.
Ironisnya, kontribusi tersebut justru berjalan beriringan dengan kondisi lingkungan yang semakin terancam dan mengalami kerusakan serius.
Kondisi Halmahera Tengah saat ini juga memperlihatkan bagaimana ambisi negara melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat adat Tobelo Dalam bahkan menghadapi persoalan ketidakadilan, termasuk munculnya stigma negatif yang mengaitkan mereka dengan tindakan teror dan pembunuhan di Halmahera Tengah.
Hingga saat ini, kasus pembantaian dan pembunuhan yang terjadi di hutan Halmahera Tengah belum menemukan titik terang dalam penanganannya oleh Polda Maluku Utara.
Pertanyaan mendasarnya, apa yang sebenarnya harus dirayakan ketika keadilan masih menjadi sesuatu yang sulit diperoleh? Apa makna kemajuan ketika masyarakat yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya justru harus menghadapi ancaman dan ketidakpastian hukum?
Dalam ungkapan masyarakat setempat, “Torang bakobong, torang dapa potong” (kami bertani, tetapi kami justru mendapatkan kekerasan). Ungkapan ini bukan sekadar kalimat protes, melainkan gambaran kegelisahan masyarakat yang menginginkan rasa aman dan keadilan.
Selama kasus-kasus pembunuhan tersebut belum diungkap secara tuntas dan masyarakat hanya diminta bersabar tanpa kepastian hukum, selama itu pula pemerintah sedang mempertontonkan kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.
Oleh karena itu, tema yang diangkat Pemerintah Halmahera Tengah, “Fagogoru Tangguh, Ekonomi Tumbuh, Halteng Maju,” harus diuji melalui forum-forum ilmiah yang terbuka dan melibatkan masyarakat.
Forum tersebut penting agar publik dapat mengetahui secara objektif arah pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi yang selama ini diandalkan pemerintah daerah.
Apakah kemajuan yang dimaksud semata-mata bertumpu pada sektor pertambangan? Bagaimana nasib petani dan nelayan di tengah ekspansi industri ekstraktif? Lalu, bagaimana pemerintah menerjemahkan nilai Fagogoru ke dalam kebijakan pembangunan yang nyata, bukan sekadar menjadikannya slogan dalam setiap momentum politik?
Sebab, selama ini Fagogoru kerap menjadi instrumen kampanye politik, sementara pendidikan kebudayaan yang seharusnya menjadi fondasi pelestarian identitas daerah belum mendapatkan perhatian yang semestinya.
Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah menghadirkan pendidikan kebudayaan Fagogoru berbasis kearifan lokal di setiap jenjang pendidikan, khususnya Sekolah Dasar (SD).
Pendidikan ini harus menjadi bagian dari upaya mengabadikan bahasa, tradisi, nilai-nilai luhur, dan ciri khas masyarakat Halmahera Tengah agar tetap hidup dalam kesadaran generasi mendatang.
Jika pendidikan Fagogoru tidak dihadirkan secara serius dalam sistem pendidikan, maka kita sedang membiarkan generasi kehilangan pengetahuan tentang akar budayanya sendiri.
Pada akhirnya, bukan hanya bahasa dan tradisi yang terancam hilang, melainkan juga jati diri kolektif masyarakat Halmahera Tengah.
Sebab, daerah yang maju bukan hanya daerah yang mampu membangun industri dan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daerah yang mampu menjaga hutan, melindungi pulau-pulau kecil, menjamin keadilan bagi masyarakat adat, menyejahterakan petani dan nelayan, serta mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.
Jangan sampai atas nama kemajuan, kita kehilangan alam. Jangan sampai atas nama pertumbuhan ekonomi, kita mengorbankan ruang hidup masyarakat.
Dan jangan sampai atas nama Fagogoru, kita justru melupakan nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap sesama.
Selamat HUT ke-36 Halmahera Tengah. Fagogoru bukan sekadar slogan perayaan, melainkan tanggung jawab sejarah yang harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap rakyat, kebudayaan, dan kelestarian alam. **
Nalar Timur
Diterbitkan: 1 November 2026 pukul 13.15
Direktur Perumda Ake Gaale Apresiasi Dua Pegawai yang Memasuki Masa Purna Bakti
BERITA TERKAIT
Dari Kanal Rp40,8 Miliar hingga Hibah Rp2,1 Miliar: Ada Apa di Balik Meja Sekda Haltim?
5 hari yang lalu
Peleburan di Depan Pintu Rumah: Mengamati Krisis Pertobatan Ekologi di Halmahera Timur
1 minggu yang lalu
