Melawan Blackout, Menjemput Masa Depan: Mengapresiasi Perubahan, Mengawal Pembenahan Pendidikan Maluku Utara
Oleh: Bellarosita Faisal
_______________________________
Pendidikan semestinya menjadi ruang yang memberikan kesempatan setara bagi setiap anak untuk meraih masa depan, di mana pun mereka dilahirkan dan tinggal.
Namun, di Maluku Utara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, mewujudkan pemerataan pendidikan bukanlah perkara sederhana.
Jarak antarpulau, keterbatasan jaringan internet, pasokan listrik yang belum stabil, hingga akses transportasi masih menjadi tantangan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menjadi salah satu gambaran dari persoalan tersebut. Sejumlah sekolah menghadapi pemadaman listrik dan gangguan jaringan internet ketika asesmen berlangsung.
Kondisi geografis juga menyulitkan sebagian pengawas untuk menjangkau sekolah tempat mereka ditugaskan.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat diseragamkan begitu saja dengan daerah yang memiliki fasilitas dan akses lebih memadai.
Setiap kebijakan harus berpijak pada kondisi riil satuan pendidikan agar pelaksanaannya tidak justru menambah beban sekolah.
Pengalaman tersebut semestinya menjadi bahan pembelajaran sekaligus dasar untuk melakukan pembenahan. Pada pelaksanaan TKA 2026, sejumlah perubahan mulai terlihat dan patut diapresiasi.
Pemerintah daerah bersama satuan pendidikan telah melakukan berbagai penyesuaian, salah satunya melalui penerapan sistem semi-daring bagi sekolah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.
Sejumlah sekolah juga mulai beradaptasi dengan sistem digital. SMA Negeri 7 Kepulauan Sula, misalnya, telah menggunakan sistem daring sejak tahun lalu.
Penataan penugasan guru sebagai pengawas juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kendala perjalanan antarpulau sebagaimana yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya.
Selain itu, pemanfaatan Zoom untuk koordinasi dan pemantauan TKA Gelombang 1 pada 26–30 Oktober 2026 menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pendukung komunikasi antarsatuan pendidikan di tengah luasnya wilayah Maluku Utara.
Perubahan tersebut sejalan dengan pemikiran Everett M. Rogers dalam Diffusion of Innovations (2003), yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap suatu inovasi membutuhkan proses, kesiapan, dan kemampuan untuk beradaptasi.
Dalam konteks pendidikan Maluku Utara, pekerjaan rumah tahun ini bukan sekadar menyediakan komputer, jaringan internet, atau sistem ujian berbasis digital.
Tantangan yang lebih mendasar ialah membangun kemauan dan kemampuan seluruh unsur pendidikan untuk mengikuti perkembangan tersebut.
Guru, tenaga teknis, pengawas, dan murid perlu terus meningkatkan keterampilan agar teknologi tidak berhenti sebagai fasilitas, tetapi benar-benar menjadi sarana yang mendukung proses pembelajaran. Menerima inovasi berarti bersedia belajar, mencoba, beradaptasi, dan terus mengembangkan kemampuan.
Sebab, secanggih apa pun teknologi yang disediakan, manfaatnya tidak akan maksimal apabila manusia yang menggunakannya belum memiliki kesiapan yang memadai.
Penyesuaian juga terlihat dalam pengaturan kegiatan belajar selama pelaksanaan TKA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa sekolah yang memiliki ruang dan area memadai tetap dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa.
SMK Negeri 2 Ternate menjadi salah satu contohnya. Sementara itu, sekolah yang memiliki keterbatasan ruang diberikan keleluasaan untuk memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga hari.
Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pengaturan kegiatan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.
Pada hari pertama pelaksanaan, 26 Oktober 2026, sebanyak 21.773 murid dari berbagai satuan pendidikan di Maluku Utara mengikuti TKA. Jumlah tersebut tentu membutuhkan koordinasi, kesiapan teknis, dan pengelolaan yang tidak sederhana.
Berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan layak mendapatkan apresiasi. Namun, apresiasi tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa seluruh persoalan pendidikan telah terselesaikan.
Kesiapan perangkat, kestabilan pasokan listrik, jaringan internet, kemampuan teknis, serta pemerataan fasilitas masih membutuhkan perhatian dan pembenahan secara berkelanjutan.
Keberhasilan asesmen juga tidak semestinya hanya diukur dari kelancaran pelaksanaan ujian atau banyaknya murid yang berpartisipasi.
Lebih dari itu, hasil asesmen harus dimanfaatkan sebagai bahan untuk membaca kondisi pembelajaran sekaligus menentukan arah perbaikan pendidikan ke depan.
Data kompetensi tahun 2025 yang dipaparkan BPMP Provinsi Maluku Utara dalam Forum Kemitraan Pendidikan pada 28 Oktober 2026 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi masih membutuhkan penguatan.
Pada jenjang SMA, sekitar empat dari sepuluh murid telah mencapai kompetensi minimum, sedangkan pada jenjang SMK jumlahnya sekitar tiga dari sepuluh murid.
Paparan hasil TKA juga menunjukkan bahwa capaian sejumlah mata pelajaran wajib di Maluku Utara masih berada di bawah rerata nasional. Perlu ditegaskan bahwa data literasi dan numerasi tersebut berasal dari pengukuran kompetensi tersendiri, bukan merupakan hasil TKA.
Meskipun keduanya berasal dari pengukuran yang berbeda, informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memahami tantangan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Karena itu, penguatan kemampuan membaca, memahami informasi, berhitung, dan bernalar harus menjadi bagian utama dari proses pembelajaran sehari-hari.
Penguatan kompetensi tersebut tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang pelaksanaan asesmen, tetapi harus dibangun secara konsisten melalui kegiatan belajar di sekolah.
Di sisi lain, kesenjangan kesiapan digital juga tidak boleh diabaikan. Jan van Dijk melalui The Deepening Divide: Inequality in the Information Society (2005) menjelaskan bahwa kesenjangan digital tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan jaringan, tetapi juga menyangkut keterampilan dalam memanfaatkan teknologi.
Artinya, keberadaan komputer di sekolah belum cukup apabila guru dan murid belum memiliki kemampuan serta memperoleh pendampingan yang memadai.
Pendidikan digital bukan sekadar menghadirkan komputer ke sekolah-sekolah di pulau-pulau, melainkan memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran.
Tanpa kemampuan dan pendampingan yang memadai, teknologi berisiko hanya menjadi fasilitas yang tersedia secara fisik, tetapi belum memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi guru, meningkatkan kemampuan proktor dan teknisi, serta memberikan pendampingan berkelanjutan kepada sekolah-sekolah yang masih dalam tahap adaptasi.
Pembenahan jaringan internet dan pasokan listrik juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Jangan sampai sekolah dituntut menerapkan sistem digital, sementara dukungan fasilitas dan kemampuan teknis yang dibutuhkan belum tersedia secara memadai.
Dalam konteks pemerataan pendidikan, pemikiran John Rawls melalui A Theory of Justice (1971) relevan untuk mengingatkan bahwa keadilan harus memberikan perhatian kepada kelompok yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan.
Bagi Maluku Utara, prinsip tersebut berarti sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan kepulauan harus memperoleh dukungan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.
Keadilan dalam pendidikan bukan berarti seluruh sekolah harus menggunakan mekanisme dan perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi geografisnya.
Sebaliknya, keadilan berarti memastikan setiap murid memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas, meskipun mereka berada dalam situasi dan lingkungan yang berbeda.
Sekolah di wilayah kepulauan tidak boleh mengalami ketertinggalan hanya karena keterbatasan akses dan fasilitas yang berada di luar kendali mereka.
Pemerintah daerah patut diapresiasi atas berbagai pembenahan yang telah dilakukan. Namun, apresiasi tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Sekolah-sekolah yang masih menghadapi kendala perlu terus diperhatikan.
Pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, penguatan infrastruktur digital, serta pendampingan berkelanjutan harus tetap menjadi agenda penting dalam pembenahan pendidikan Maluku Utara.
Mengapresiasi perubahan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Justru, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.
Perubahan yang baik tidak cukup hanya diumumkan atau ditampilkan melalui keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi harus dibuktikan melalui dampak nyata yang dirasakan oleh sekolah, guru, dan murid.
Pelaksanaan TKA 2025 telah memberikan sejumlah catatan penting, sedangkan berbagai perubahan pada 2026 memperlihatkan adanya kemajuan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pembenahan tersebut tidak berhenti sebagai respons terhadap persoalan sesaat, tetapi menjadi langkah berkelanjutan yang menjangkau seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat layanan.
Tujuan pendidikan bukan sekadar menyukseskan asesmen berbasis komputer. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat kemampuan murid, dan memperluas kesempatan setiap anak untuk berkembang.
Teknologi hanyalah salah satu instrumen, sementara tujuan utamanya tetaplah menghadirkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan dapat dijangkau oleh seluruh anak Maluku Utara.
Jangan biarkan blackout memadamkan harapan. Jangan biarkan jarak antarpulau membatasi masa depan. Sebab, di pulau mana pun seorang anak dilahirkan, hak untuk memperoleh pendidikan berkualitas harus tetap sampai.
Nalar Timur
Diterbitkan: 3 November 2026 pukul 20.56
