Dari Kanal Rp40,8 Miliar hingga Hibah Rp2,1 Miliar: Ada Apa di Balik Meja Sekda Haltim?
Suryanto Rauf
Oleh: Suryanto Rauf
————————
Di atas kertas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), sejumlah alokasi anggaran dengan nilai fantastis dalam dokumen perencanaan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan, transparansi, dan skala prioritas pemerintah daerah.
Dua pos anggaran yang belakangan menjadi sorotan publik ialah rencana proyek pembersihan dan pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar serta alokasi dana hibah sebesar Rp2,1 miliar kepada pemerintah pusat, dalam hal ini TNI dan POLDA, pada Tahun Anggaran 2026.
Di tengah sorotan mahasiswa, elemen masyarakat sipil, hingga lembaga bantuan hukum, perhatian publik turut mengarah pada satu figur yang berada di pusat kendali birokrasi daerah: Sekretaris Daerah (Sekda) Haltim sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ricky Chairul Richfat.
Sebagai pimpinan tertinggi birokrasi ASN sekaligus Ketua TAPD, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan proses penyusunan dan pembahasan anggaran daerah.
Meja Sekda menjadi salah satu ruang penting dalam proses penyaringan usulan sebelum ditetapkan menjadi kebijakan anggaran. Karena itu, publik memiliki alasan yang kuat untuk mempertanyakan: ada apa di balik meja Sekda Haltim?
Paradoks Anggaran di Tengah Narasi Efisiensi
Ironi pertama terlihat ketika narasi penghematan anggaran disandingkan dengan praktik pengalokasian belanja daerah.
Dalam penyusunan APBD Induk 2027, Sekda Haltim menyampaikan bahwa pemerintah daerah memangkas belanja hampir Rp17 miliar sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Langkah tersebut diklaim bertujuan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Namun, narasi penghematan tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika disandingkan dengan postur anggaran yang telah berjalan.
Di satu sisi, proyek pembersihan dan pemeliharaan kanal dialokasikan hingga Rp40,8 miliar. Angka ini memicu aksi protes karena dinilai berpotensi mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat yang jauh lebih mendesak.
Di sisi lain, BPKAD Haltim justru mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,1 miliar yang terbagi dalam dua paket, masing-masing senilai Rp1 miliar dan Rp1,1 miliar, untuk pemerintah pusat.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: bagaimana mungkin pemerintah daerah berbicara tentang efisiensi, sementara pada saat yang sama mengalokasikan dana hibah miliaran rupiah kepada TNI dan POLDA, ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan infrastruktur dasar dan pelayanan publik?
Persoalan ini bukan semata-mata tentang besar atau kecilnya anggaran. Lebih dari itu, publik sedang mempertanyakan keberpihakan kebijakan anggaran: siapa yang sesungguhnya menjadi prioritas dalam penggunaan uang rakyat?
Kabut Transparansi dalam Dokumen Perencanaan
Persoalan mendasar dari kedua pos anggaran tersebut bukan hanya terletak pada besarnya nominal, melainkan juga pada minimnya keterbukaan informasi yang menyertainya.
Dalam kasus dana hibah Rp2,1 miliar, dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercatat minim rincian. Identitas instansi penerima maupun detail peruntukan anggaran belum dijelaskan secara gamblang kepada publik.
Padahal, dalam prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama. Setiap alokasi anggaran yang bersumber dari uang rakyat semestinya dapat ditelusuri, dipahami, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Minimnya informasi dalam dokumen RUP bukan persoalan yang dapat dianggap sepele. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ruang spekulasi dan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan, dasar pengalokasian, hingga kepentingan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
Karena itu, Ketua TAPD tidak cukup hanya berlindung di balik prosedur dan mekanisme birokrasi. Publik berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai urgensi, dasar pertimbangan, penerima, serta manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dialokasikan.
Sebab, transparansi bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah kepada masyarakat, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam mengelola keuangan publik.
Ujian Integritas Panglima Birokrasi
Sekalipun terdapat pihak yang menyatakan bahwa proyek kanal telah melalui mekanisme perencanaan yang sah, legitimasi administratif tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai urgensi, rasionalitas, dan manfaat kebijakan tersebut.
Sebuah program tidak cukup dinilai hanya karena telah tercantum dalam dokumen perencanaan atau melewati tahapan administrasi.
Lebih penting dari itu, pemerintah harus mampu menjelaskan alasan kebutuhan, kewajaran anggaran, serta dampak nyata yang akan diterima masyarakat.
Dalam konteks ini, fungsi TAPD di bawah koordinasi Sekda tidak boleh direduksi sekadar menjadi formalitas administratif atau ruang untuk menyetujui usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
TAPD memiliki peran strategis dalam menguji urgensi, rasionalitas pembiayaan, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, serta manfaat langsung setiap program terhadap kepentingan masyarakat.
Ketika proyek pemeliharaan kanal senilai Rp40,8 miliar terus menuai sorotan dan alokasi dana hibah Rp2,1 miliar kepada pemerintah pusat masih dipertanyakan urgensinya, kredibilitas tata kelola anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah Haltim ikut menjadi perhatian publik.
Dalam situasi seperti ini, sikap diam ataupun jawaban yang sebatas normatif tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, ketidakjelasan justru berpotensi memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah.
Publik tentu tidak ingin muncul kesan bahwa kebijakan anggaran lebih banyak mengakomodasi kepentingan elite birokrasi daripada menjawab kebutuhan masyarakat di akar rumput.
Uang Rakyat Bukan Ruang Gelap Kekuasaan
Masyarakat Halmahera Timur tidak membutuhkan retorika efisiensi yang hanya terdengar lantang di atas podium, sementara dokumen anggaran masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka.
Efisiensi tidak boleh berhenti sebagai slogan politik dan administratif. Ia harus tercermin dalam keberanian pemerintah menentukan prioritas, mengukur urgensi program, serta memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Sekda Haltim beserta jajaran TAPD dan BPKAD perlu segera membuka informasi secara transparan kepada publik. Penjelasan tersebut setidaknya harus mencakup rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kanal senilai Rp40,8 miliar hingga identitas pasti penerima dan peruntukan dana hibah sebesar Rp2,1 miliar.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru melalui transparansi, kepercayaan publik dapat dibangun dan setiap kebijakan dapat diuji secara objektif.
Pertanyaan mengenai anggaran Rp40,8 miliar untuk kanal dan hibah Rp2,1 miliar tidak boleh berhenti sebagai perdebatan angka. Ini adalah persoalan tentang prioritas pembangunan, tanggung jawab kekuasaan, dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Sebab, ketika meja Sekda menjadi salah satu ruang strategis dalam menentukan arah kebijakan anggaran, meja tersebut tidak boleh menjadi ruang tertutup dari pengawasan publik.
Jika uang rakyat dikelola atas nama kesejahteraan masyarakat, mengapa masyarakat justru harus bersusah payah mencari penjelasan tentang ke mana uang mereka dialokasikan?
Pertanyaan itu semestinya dijawab bukan dengan retorika, melainkan dengan dokumen, data, dan keterbukaan. (*)
Nalar Timur
Diterbitkan: 17 November 2026 pukul 10.10
