Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar dialog publik dan aksi bakar lilin untuk mengenang 33 tahun wafatnya aktivis buruh perempuan, Marsinah, di Sekretariat Forsas, Fakultas Ilmu Budaya, Kampus Universitas Khairun, Kelurahan Gambesi, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan berlangsung mulai pukul 20.00 hingga 22.30 WIT. Setelah dialog publik selesai, acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi dan aksi bakar lilin pada pukul 00.00 WIT sebagai simbol peringatan atas kematian Marsinah, yang dikenal sebagai buruh perempuan pejuang keadilan pada masa Orde Baru.
Dialog tersebut menghadirkan dua pemateri, yakni Abdul dan El Dino, yang membahas isu politik, ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Dalam pemaparannya, El Dino menyoroti maraknya kasus penculikan, penangkapan, dan intimidasi terhadap warga sipil yang dinilai masih terjadi secara masif di Indonesia. Ia menilai negara hingga kini belum mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
“Negara buta atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus menumpuk di Indonesia. Negara juga dinilai acuh terhadap berbagai peristiwa tersebut, terutama kasus Marsinah,” ujar Dino.
Ia turut menyinggung sejumlah tragedi pelanggaran HAM berat, termasuk Peristiwa Tanjung Priok 1984 yang menyebabkan puluhan korban jiwa akibat bentrokan antara aparat dan warga. Menurutnya, tragedi tersebut tidak terlepas dari ketegangan sosial-politik pada masa penerapan asas tunggal Pancasila di era Orde Baru.
Selain itu, Dino menjelaskan bahwa Marsinah, aktivis buruh asal Sidoarjo, ditemukan meninggal dunia pada 8 Mei 1993 setelah dilaporkan hilang sejak 5 Mei 1993 usai terlibat dalam aksi mogok kerja di PT Catur Putra Surya.
“Jasad Marsinah ditemukan di kawasan hutan di Nganjuk dengan sejumlah luka yang diduga akibat penyiksaan. Hingga kini, kasus tersebut dinilai belum mengungkap pelaku utama dan masih menjadi catatan pelanggaran HAM berat di Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Abdul membahas persoalan gerakan rakyat dan situasi ekonomi-politik nasional. Ia menyebut ketimpangan ekonomi dan politik sebagai faktor utama lahirnya gerakan rakyat.
Menurut Abdul, memburuknya kondisi ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan ekonomi yang dinilai keliru sejak pemerintahan Soeharto hingga pemerintahan saat ini.
Ia menilai model ekonomi kapitalisme-militer yang berkembang pada masa Orde Baru kemudian dilanjutkan melalui kebijakan neoliberal yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam.
“Akibatnya, negara gagal membangun industri strategis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, maupun memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam,” kata Abdul.
Abdul juga menyoroti tekanan fiskal yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, termasuk anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kewajiban pembayaran utang negara yang jatuh tempo pada 2025.
Selain itu, ia mengkritik meningkatnya belanja militer, pembengkakan struktur kabinet, serta pemotongan transfer anggaran ke daerah yang dinilai berdampak pada kenaikan pajak daerah, meningkatnya angka kemiskinan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam paparannya, Abdul menawarkan sejumlah langkah strategis sebagai solusi. Pertama, membangun kepemimpinan yang mampu menjadi pusat konsolidasi gerakan rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok progresif. Kedua, memperkuat organisasi perlawanan di tingkat kampung, wilayah, dan kawasan industri sebagai basis gerakan rakyat.
Ketiga, memperkuat kampanye publik yang terintegrasi untuk melawan disinformasi melalui penyebaran narasi yang cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat. Keempat, mendorong penguatan mobilisasi dan pendidikan politik bagi gerakan buruh progresif agar lebih terorganisasi dan tidak mudah terpecah. (Saf/Red)
