Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Maluku Utara bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Ternate menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi di Ternate.
Acara nobar ini berlangsung Sekretariat AMP di Kelurahan Sasa, Ternate Selatan pada Jumat 8 Mei 2028. Kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan sosial, politik, dan hak asasi manusia di Papua sebagaimana digambarkan dalam film tersebut.
Dalam diskusi itu, pemateri pertama, Nabo, menyampaikan bahwa film Pesta Babi merupakan rangkuman dari berbagai persoalan yang terjadi di Papua sejak masa kolonialisme Belanda hingga integrasi Papua ke Indonesia.
Menurutnya, kolonialisme di Papua tidak dapat dipandang sebagai persoalan masa lalu semata, melainkan masih berlangsung hingga saat ini dalam bentuk yang berbeda.
“Bagi sebagian masyarakat Indonesia, film ini mungkin dipahami sebagai gambaran kolonialisme masa lalu. Namun bagi orang Papua, kolonialisme itu dianggap masih berlangsung sampai hari ini,” ujar Nabo dalam forum diskusi.
Ia juga membandingkan situasi di Papua dengan kolonialisme yang terjadi di Amerika Latin, yang menurutnya ditandai dengan praktik pendudukan dan eksploitasi sumber daya alam.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran kemanusiaan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya masyarakat adat.
Sementara itu, pemateri kedua, Ketua Ikatan Mahasiswa Papua, Izak Zimon Aisnak, menyoroti keberadaan aparat militer di Papua. Ia berpendapat bahwa kehadiran militer di sejumlah wilayah berkaitan dengan proyek investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia mencontohkan situasi di Merauke, Papua Selatan, yang menurutnya terdapat banyak pos militer di sekitar wilayah perizinan perkebunan sawit, tebu, dan persawahan.
Menurut Izak, kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM hingga konflik ruang hidup masyarakat adat.
“Banyak masyarakat adat yang menolak pelepasan tanah adat justru berhadapan dengan tindakan represif,” katanya.
Dalam sesi diskusi, peserta nobar bernama Faturhaman, mahasiswa UKM LDF Fakultas Hukum Universitas Khairun, menyatakan bahwa negara perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Ia menilai kebijakan PSN di Merauke perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak mengabaikan hak masyarakat Papua.
Faturhaman juga mengaku terkesan dengan perjuangan masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.
Peserta lainnya, Linda, mahasiswa asal Papua, menyampaikan bahwa sebagian masyarakat di Papua mengalami trauma akibat konflik bersenjata dan keberadaan aparat keamanan di wilayah permukiman warga.
Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan sejumlah warga memilih meninggalkan tempat tinggal mereka.
Ia mengatakan, masyarakat kerap merasa takut ketika aparat memasuki wilayah pemukiman dan melakukan pemeriksaan terkait keberadaan kelompok bersenjata di Papua.
Diskusi film Pesta Babi tersebut berlangsung dinamis dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Ternate. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk menyampaikan pandangan terkait isu Papua dari berbagai perspektif. (*)
