Nalartimur — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Pulau Morotai bersama ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Selasa (14/7/2026), berakhir tanpa menghasilkan keputusan setelah tidak satu pun perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menghadiri undangan DPRD.
Ketidakhadiran pihak eksekutif memicu kekecewaan ratusan PPPK yang datang dari berbagai kecamatan untuk meminta kejelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji dan gaji ke-13.
RDP yang dipimpin Anggota Komisi I DPRD Pulau Morotai, Jainal Karim, sedianya menghadirkan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan mengenai belum dibayarkannya hak sekitar 1.000 PPPK dari angkatan 2022, 2023, dan 2024.
Para PPPK tersebut terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Sejak pagi, ruang rapat DPRD dipenuhi ratusan PPPK yang datang dari berbagai wilayah, mulai dari Desa Sopi hingga Daruba. Mereka berharap memperoleh kepastian mengenai pembayaran hak-hak mereka.
Namun, harapan tersebut belum terpenuhi karena pemerintah daerah tidak menghadiri rapat, meskipun surat undangan DPRD telah disampaikan sehari sebelumnya.
Akibat ketidakhadiran pemerintah daerah, DPRD memutuskan menunda RDP dan akan kembali melayangkan surat panggilan kepada pihak eksekutif.
Ketua rapat sekaligus Anggota Komisi I DPRD Pulau Morotai, Jainal Karim, menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut hingga hak para PPPK dipenuhi.
“Kami akan terus mendesak pemerintah daerah sampai hak-hak PPPK dibayarkan. Kami akan kembali melayangkan surat panggilan. RDP hari ini kami tunda karena pemerintah daerah tidak hadir,” kata Jainal.
Ia juga menyatakan DPRD akan mengambil langkah lanjutan apabila panggilan berikutnya kembali tidak direspons.
“Kalau surat panggilan kedua tidak juga direspons, kami akan datang langsung menemui pemerintah daerah. Ini menyangkut kepentingan sekitar seribu PPPK yang belum menerima haknya. Banyak di antara mereka yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, tinggal di rumah kos, bahkan terpaksa meminjam uang sambil menunggu gaji dibayarkan,” ujarnya.
Koordinator PPPK Pulau Morotai, Marjan Kota, mengatakan sekitar 1.000 PPPK dari tiga angkatan terdampak keterlambatan pembayaran gaji.
Menurut Marjan, kedatangan para PPPK ke DPRD bertujuan meminta penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran gaji yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
“Kami datang hanya ingin mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji. Namun hingga hari ini pemerintah daerah belum hadir. Berdasarkan informasi yang kami terima, mereka sedang menghadiri agenda pelantikan pejabat eselon III di Kantor Bupati, padahal surat undangan DPRD sudah dilayangkan sejak kemarin,” katanya.
Marjan menegaskan tuntutan PPPK hanya meminta kepastian mengenai pembayaran hak mereka, termasuk gaji ke-13.
”Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir di DPRD untuk menjelaskan apa penyebab keterlambatan pembayaran gaji, termasuk gaji ke-13. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai upaya koordinasi yang dilakukan dengan sejumlah pihak juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran tersebut.
Meski memahami kondisi fiskal daerah yang disebut sedang mengalami penurunan, Marjan berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembayaran hak-hak PPPK.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah. Namun kami berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembayaran hak-hak PPPK pada bulan ini,” tuturnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran dalam RDP maupun penyebab keterlambatan pembayaran gaji dan gaji ke-13 PPPK.
Penulis yang baru bergabung di 2026. Meliput berbagai topik, seperti Politik, Hukum, Kriminal, Budaya, Pemerintahan, Ekonomi, Wisata, Pendidikan, dan beragam topik lainnya.
Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp
