SAMURAI Unipas Morotai Gelar Aksi, Desak Pemda Tuntaskan 14 Tuntutan Rakyat

Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Distrik Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (28/10/2026).

Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Distrik Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (28/10/2026).

Aksi tersebut bertajuk “SAMURAI Malut Menggugat Pemda Segera Tuntaskan 14 Tuntutan Rakyat” itu massa mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera menindaklanjuti berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Koordinator aksi, Rifaldy Umar, mengatakan 14 tuntutan yang disampaikan SAMURAI merupakan persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, Bupati Pulau Morotai perlu mengambil langkah konkret melalui keputusan politik dan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang disoroti massa adalah kondisi Pasar CBD, terutama terkait bangunan, infrastruktur, dan ketersediaan air bersih yang dinilai belum sebanding dengan pungutan retribusi kepada pedagang.

SAMURAI menyebut pedagang di Blok C dan D dikenakan retribusi sebesar Rp3.000 per hari, sedangkan pedagang di Blok A dan B dikenakan retribusi sebesar Rp2.640.000 per tahun. Atas kondisi tersebut, massa mendesak pemerintah daerah membuka transparansi pengelolaan retribusi sekaligus melakukan perbaikan fasilitas pasar.

Dalam aksi tersebut, Rifaldy juga menyampaikan kekecewaannya karena Bupati Pulau Morotai dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) disebut tidak berada di kantor saat demonstrasi berlangsung.

Ia menilai agenda Festival Morotai tidak semestinya mengesampingkan penanganan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Bupati dan wakil bupati harus memprioritaskan persoalan yang benar-benar dibutuhkan rakyat, seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan petani,” tegas Rifaldy.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, SAMURAI turut menegaskan pentingnya peran pemuda dalam memperjuangkan keadilan sosial serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

SAMURAI menyatakan akan mengonsolidasikan masyarakat untuk menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah.

Dalam pernyataannya, massa juga menyampaikan ancaman akan membakar Kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Ancaman tersebut menjadi perhatian tersendiri karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kerusakan fasilitas publik.

Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait 14 tuntutan yang disampaikan SAMURAI belum diperoleh.

AB
PENULIS

Aril Baba

Diterbitkan: 28 Oktober 2026 pukul 20.59

BERITA TERKAIT