Polda Malut Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi di Halmahera Selatan
Petugas mengamankan tujuh unit truk, empat di antaranya diduga telah dimodifikasi, serta 57 jerigen. Dari jumlah tersebut, 36 jerigen dilaporkan berisi BBM jenis solar bersubsidi.
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Selasa-Rabu (27–28/10/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tujuh unit truk, empat di antaranya diduga telah dimodifikasi, serta 57 jerigen. Dari jumlah tersebut, 36 jerigen dilaporkan berisi BBM jenis solar bersubsidi.
Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, S.I.K., CPHR, CBA., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan atas informasi mengenai dugaan aktivitas penampungan dan penjualan kembali solar bersubsidi di wilayah Desa Babang.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Ditreskrimsus Polda Maluku Utara yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan, S.H., S.I.K., M.M., melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah garasi kendaraan di desa tersebut.
Di lokasi, petugas menemukan aktivitas pemindahan BBM jenis solar dari tangki truk ke dalam jerigen untuk selanjutnya ditampung di gudang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi serta seorang calon tersangka berinisial A, yang diduga merupakan pemilik lokasi penampungan dan kendaraan.
Selain itu, keterangan dari pihak yang diduga sebagai pembeli dan para sopir truk turut dimintai guna mendalami asal-usul BBM, mekanisme distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas tersebut.
Kabidhumas Polda Maluku Utara menegaskan bahwa penanganan perkara masih berlanjut. Penyidik akan melakukan pendalaman, menggelar perkara, serta menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
“Perkara ini ditangani berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” ungkapnya.
Hasbi Ade
Diterbitkan: 29 Oktober 2026 pukul 18.26
