Ternate, Nalartimur — Dalam pembukaan Rapat Umum Anggota (RUA) FMN Ranting Universitas Khairun (Unkhair), Ketua FMN Cabang Ternate, Aldi Haris, menyoroti rangkaian kasus kekerasan yang terjadi di kawasan Hutan Patani, Halmahera Tengah.
Dalam forum tersebut, Aldi menegaskan bahwa isu kemanusiaan harus menjadi perhatian utama organisasi. Ia menyebut, gerakan mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Aldi menilai, rentetan peristiwa kekerasan di wilayah tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai konflik biasa atau tindak kriminal yang berdiri sendiri. Menurutnya, terdapat pola berulang, lokasi kejadian yang sama, serta korban dari kalangan masyarakat sipil.
“Hal ini menjadi indikasi adanya kemungkinan skema yang lebih besar di balik peristiwa tersebut,” ujar Aldi melalui keterangan tertulisnya yang diterima Nalartimur, Jumat (10/4/2026).
Ia juga mengaitkan situasi ini dengan persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya di wilayah yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi. Aldi menyebut, kawasan Hutan Patani saat ini berada dalam tekanan ekspansi investasi yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat.
Dalam sejumlah kasus di Indonesia, lanjutnya, pembukaan investasi kerap diiringi dengan konflik sosial yang berpotensi melemahkan kohesi masyarakat.
Aldi turut menyoroti narasi yang berkembang di publik yang cenderung menyebut konflik tersebut sebagai persoalan antarwarga. Menurutnya, narasi tersebut perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi menutupi adanya kepentingan pihak lain.
“Konflik horizontal bisa saja merupakan bagian dari persoalan yang lebih besar, termasuk konflik antara masyarakat dengan kekuatan modal dan kekuasaan,” katanya.
Ia juga mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai belum mampu mengungkap secara menyeluruh kasus kekerasan tersebut, khususnya terkait dugaan adanya aktor intelektual di balik peristiwa.
Aldi menegaskan, penanganan yang hanya berfokus pada pelaku di lapangan tanpa menyentuh pihak yang diduga menjadi penggerak utama tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas.
“Negara tidak hanya harus hadir meredam konflik, tetapi juga mengungkap akar permasalahan,” ujarnya.
Terkait wacana pendekatan damai, Aldi menilai upaya tersebut tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata. Ia menekankan pentingnya keadilan sebagai syarat utama terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh kader FMN, khususnya di lingkungan Unkhair, untuk menjadikan organisasi sebagai ruang perjuangan, bukan sekadar wadah administratif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal isu-isu ketidakadilan serta menjaga kesadaran kolektif di tengah berkembangnya berbagai informasi.
RUA FMN, kata Aldi, harus dimaknai sebagai ruang konsolidasi ideologis yang tetap berpijak pada realitas sosial di masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun solidaritas yang lebih luas, tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi juga bersama organisasi masyarakat sipil dan elemen lainnya.
Aldi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menjaga persatuan di tengah situasi yang berkembang.
Ia mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan di Hutan Patani, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Ini bukan hanya tentang situasi saat ini, tetapi juga masa depan masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.