Tag: BPK
BPK Temukan Pemborosan Keuangan Daerah Rp402,9 Juta di Pemkab Pulau Morotai, Pembayaran Honor Satgas Non-ASN Jadi Sorotan
Nalartimur — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan keuangan daerah senilai Rp402,9 juta terkait persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp297,9 juta berkaitan dengan pembayaran honorarium Satuan Tugas (Satgas) Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Temuan tersebut tercantum dalam […]
Temuan Rp4,8 Miliar Disorot KNPI Morotai, Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan
Nalartimur — Temuan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai sekitar Rp4,8 miliar mendapat sorotan dari Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania. Julkifli meminta pemerintah daerah tidak memandang temuan pemeriksaan hanya sebagai persoalan administrasi yang selesai setelah dilakukan pengembalian atau perbaikan dokumen. Menurutnya, temuan pemeriksaan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap […]
Delapan Bulan, Pemkab Morotai Klaim Tindak Lanjuti Rp1,8 Miliar Temuan LHP BPK 2025
Nalartimur — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyatakan telah menindaklanjuti dan mengembalikan sekitar Rp1,8 miliar atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan pengembalian tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK. “Sejauh ini sudah Rp1,8 miliar yang […]
BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Honorarium di BPKAD Morotai Rp67,69 Juta
Nalartimur — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp67.690.000 pada tiga kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Morotai. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 27/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 tanggal 22 Desember 2025. LHP itu merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Oktober […]
