Buruh Halmahera Tengah Tunggu Kepastian UMK, Gubernur Malut Dinilai Belum Responsif

‎Halmahera Tengah, Nalartimur – Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Halmahera Tengah yang telah di tandatangani oleh serikat pekerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah hingga kini belum mendapatkan kepastian.

‎Rekomendasi tersebut di usulkan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

Baca Juga

1 bulan  lalu

PUK SPKEP SPSI PT IWIP Tolak Penetapan Upah Berbasis UMP Maluku Utara 2026

268 Nalar Timur

‎Rekomendasi UMK itu disepakati saat serikat pekerja/serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Halmahera Tengah pada 29 Desember 2025.

‎Ketua PUK SPKEP SPSI PT RIM, Ode Saputra Lakarman, menilai Gubernur Maluku Utara belum memberikan respons terhadap tuntutan buruh di Halmahera Tengah.

‎“Seharusnya Gubernur Sherly Tjoanda Laos memberikan kepastian yang berpihak pada kepentingan buruh, karena hal ini menyangkut hak buruh,” ujar Ode dalam keterangan tertulis yang di terima Nalartimur.com pada Kamis (8/1/2026).

Baca Juga

1 bulan  lalu

UMK Halmahera Tengah Masih Menunggu Keputusan Gubernur Maluku Utara

82 Nalar Timur

‎Menurutnya, apabila rekomendasi tersebut terus di biarkan tanpa kejelasan, hal itu berpotensi memicu aksi lanjutan dari para buruh dalam skala yang lebih besar.

‎Ia juga menilai Gubernur belum menunjukkan keseriusan dalam menanggapi rekomendasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Halteng Bersatu.

‎“Kami sudah cukup sabar menunggu kepastian atas rekomendasi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Gubernur,” katanya.

‎Ode menambahkan, aksi buruh di Halmahera Tengah yang telah menghasilkan rekomendasi bersama Pemerintah Daerah Halmahera Tengah seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (Abi)