BADKO HMI Malut Menilai Visi Agromaritim Bupati Halmahera Selatan Tidak Sejalan dengan Realitas Akses Pelabuhan

Maluku Utara, Nalartimur — Visi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang bertajuk “Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah” dinilai belum sepenuhnya terealisasi secara konkret di lapangan.

Penilaian tersebut disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara. Mereka menilai kondisi tersebut tercermin dari pengelolaan transportasi laut yang di nilai belum optimal serta belum berfungsinya sejumlah pelabuhan di Kabupaten Halmahera Selatan, seperti beberapa pelabuhan di wilayah Obi, Pelabuhan Laut Indari, dan Pelabuhan Loleo Jaya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

SPSI–SBGN Weda Bay Project Berencana Aksi di Kantor Gubernur dan Disnaker Maluku Utara‎

289 Nalar Timur

Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, mengatakan bahwa keterbatasan akses kapal yang memadai dan berkelanjutan berdampak pada terhambatnya distribusi hasil pertanian dan perikanan, meningkatnya biaya logistik, serta berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Alfian, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara visi pembangunan agromaritim dengan realitas yang di hadapi masyarakat pesisir dan wilayah kepulauan.

“Visi pembangunan agromaritim akan sulit dirasakan manfaatnya jika sejumlah pelabuhan strategis tidak berfungsi secara optimal. Masyarakat kepulauan sangat bergantung pada konektivitas laut untuk aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar,” ujar Alfian, Kamis (15/1/2026).

Baca Juga

1 bulan  lalu

BADKO HMI Maluku Utara Menilai Beasiswa Halteng Pintar Jadi Contoh Keberpihakan pada Pendidikan

411 Nalar Timur

Ia menambahkan, pelabuhan-pelabuhan di wilayah Obi, termasuk Pelabuhan Laut Indari dan Pelabuhan Loleo Jaya, memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah di Halmahera Selatan.

“Ketika pelabuhan tidak beroperasi dengan baik, maka potensi terjadinya kesenjangan ekonomi dan keterisolasian wilayah semakin besar. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sektor maritim secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

BADKO HMI Maluku Utara juga menilai lemahnya konektivitas laut berpotensi memperlebar jarak antara perencanaan pembangunan dengan kebijakan teknis di sektor transportasi.

Alfian menegaskan bahwa visi agromaritim tidak cukup hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata, termasuk keberlanjutan operasional pelabuhan dan ketersediaan armada kapal yang layak.

Ia juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD Halmahera Selatan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam sektor transportasi laut dan pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan.

BADKO HMI Maluku Utara menilai bahwa visi agromaritim tanpa dukungan konektivitas laut yang memadai berpotensi menjadi sekadar slogan.

Untuk itu, BADKO HMI Maluku Utara mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan dan sistem transportasi laut, termasuk memastikan keberlanjutan layanan kapal serta transparansi pengelolaan anggaran.

“Kami berharap ada langkah konkret dan terukur demi menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan,” tutup Alfian. (Abi)