Kasus Pembunuhan Misterius di Haltim-Halteng Belum Terungkap, Kinerja Kapolda Malut Disorot
Suryanto Rauf, Ketua PB-PMFI.
Kinerja Kapolda Maluku Utara kembali menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil di Bumi Fagogoru.
Sorotan tersebut menyusul belum tuntasnya pengungkapan motif maupun pihak-pihak yang diduga berada di balik rangkaian kasus pembunuhan warga di kawasan hutan wilayah Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Tengah (Halteng).
Rangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama bertahun-tahun, mulai dari kasus pembunuhan warga di kawasan perbatasan hutan Halmahera Timur sepanjang periode 2004–2021 hingga tewasnya seorang petani di kawasan hutan Banemo, Halmahera Tengah, pada 2026, hingga kini belum memberikan kejelasan yang memuaskan publik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas penanganan perkara oleh aparat kepolisian. Penanganan konflik horizontal antardesa yang muncul setelah peristiwa pembunuhan dinilai belum menyentuh persoalan paling mendasar, yakni mengungkap motif, pelaku, serta kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terus berulang di kawasan hutan Halmahera.
“Masyarakat terus dihantui rasa takut setiap kali pergi ke kebun. Kapolda Maluku Utara harus bertanggung jawab atas belum tuntasnya pengungkapan kasus ini. Jangan hanya cepat menangkap warga yang terlibat bentrokan emosional di lapangan, sementara pelaku utama dan motif pembunuhan di dalam hutan justru masih menjadi tanda tanya besar,” tegas Ketua PB-PMFI, Suryanto Rauf melalui keterangan resminya yang diterima Nalartimur, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap warga yang terlibat konflik horizontal. Kepolisian harus mampu mengungkap akar persoalan dan memastikan siapa pun yang terlibat dalam rangkaian pembunuhan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
Kritik juga diarahkan pada belum optimalnya kepolisian dalam memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Ia menegaskan Ketidakjelasan perkembangan penyelidikan berpotensi memperluas ruang spekulasi publik.
Berbagai dugaan pun berkembang, mulai dari persoalan konflik lahan, teror orang tidak dikenal (OTK), hingga kemungkinan adanya gesekan kepentingan agraria di tengah masifnya ekspansi industri dan perizinan pertambangan di daratan Halmahera.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Justru, kata Suryanto, di situlah kepolisian dituntut hadir untuk menjawab keresahan masyarakat melalui pengungkapan fakta, bukan membiarkan ketidakpastian terus berkembang.
Atas kondisi tersebut, PB Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia (PB-PMFI) mendesak Kapolda Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim penyidik di Polres Halmahera Timur dan Polres Halmahera Tengah.
Ia juga menilai, pengungkapan kasus-kasus tersebut tidak boleh terus berlarut-larut tanpa kepastian hukum dan penjelasan yang transparan kepada publik.
PB-PMFI juga menegaskan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan signifikan dalam pengungkapan motif dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, mereka akan membawa rapor merah kinerja Polda Maluku Utara secara langsung kepada Kapolri di Jakarta.
Surya kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif dari aparat penegak hukum, melainkan tindakan nyata yang mampu menjawab rasa takut dan keresahan warga.
“Kami membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman. Mengungkap motif adalah kunci untuk memutus mata rantai kekerasan ini. Jika Kapolda tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, lebih baik mundur dari jabatannya,” pungkasnya.
Nalar Timur
Diterbitkan: 4 November 2026 pukul 19.39
