Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Setiap kebijakan lahir dengan harapan. Demikian pula Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dirancang sebagai instrumen untuk mengukur capaian belajar peserta didik secara lebih terstandar melalui pemanfaatan teknologi. Di atas kertas, gagasan ini tampak ideal: pendidikan bergerak mengikuti perkembangan zaman, sementara teknologi menjadi jembatan menuju sistem evaluasi yang lebih objektif, efisien, dan akuntabel.
Namun, Indonesia bukan hanya kota-kota yang terang oleh listrik dan terhubung internet sepanjang waktu. Di berbagai pelosok negeri masih terdapat sekolah yang berdiri di pulau-pulau kecil, ruang belajar yang bergantung pada cuaca, serta akses listrik dan jaringan internet yang belum sepenuhnya dapat diandalkan. Di titik inilah kebijakan bertemu dengan realitas.
Hasil TKA jenjang SD dan SMP yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menempatkan Maluku Utara pada peringkat ke-39 atau posisi terakhir secara nasional. Temuan ini tentu menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Namun, angka tidak pernah berdiri sendiri. Di baliknya terdapat berbagai faktor yang turut memengaruhi proses belajar dan pelaksanaan asesmen, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Sebagai penyelia yang bertugas di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu, saya menyaksikan secara langsung bagaimana pelaksanaan TKA kerap menghadapi tantangan yang tidak berkaitan dengan kemampuan akademik peserta didik. Persoalan yang muncul justru berasal dari kebutuhan paling mendasar: listrik, internet, dan ketersediaan perangkat.
Di sejumlah wilayah, ujian hanya dapat berlangsung dengan bantuan genset. Di tempat lain, kualitas jaringan internet menjadi faktor penentu apakah asesmen dapat berjalan sesuai jadwal atau harus ditunda. Bahkan ruang ujian tidak selalu tersedia di lingkungan sekolah.
Di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, rumah warga yang memiliki akses internet lebih baik pernah dimanfaatkan agar peserta didik tetap dapat mengikuti ujian. Di Halmahera Tengah, warung makan menjadi alternatif karena dianggap lebih memungkinkan dari sisi jaringan dan pasokan listrik. Pada saat yang sama, keterbatasan perangkat membuat sejumlah laptop harus digunakan secara bergantian.
Pemandangan seperti ini menunjukkan bahwa keberlangsungan TKA di beberapa daerah tidak hanya ditopang oleh sistem yang dirancang dari pusat, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Dari kondisi tersebut muncul persoalan lain yang jarang terlihat dalam laporan resmi, yakni kecemasan. Gangguan listrik, jaringan yang tidak stabil, atau kemungkinan penundaan pelaksanaan menciptakan tekanan psikologis yang hadir bahkan sebelum ujian dimulai. Peserta didik datang bukan hanya dengan persiapan menghadapi soal, tetapi juga dengan kekhawatiran terhadap faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka.
Pengawas, proktor, dan teknisi menghadapi beban serupa. Mereka harus memastikan seluruh proses berjalan lancar sambil mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan. Ketika situasi seperti ini terjadi berulang kali, kecemasan tidak lagi menjadi pengalaman individu, melainkan berubah menjadi suasana kolektif yang dirasakan bersama.
Dalam beberapa kasus, ujian terpaksa dihentikan dan dijadwalkan ulang akibat gangguan teknis. Secara administratif, persoalan tersebut memang dapat diselesaikan. Namun bagi peserta didik, konsentrasi yang terputus, ritme belajar yang terganggu, dan ketidakpastian yang terus berulang meninggalkan pengalaman yang jauh dari sederhana.
Di tengah berbagai keterbatasan itu, adaptasi menjadi kata kunci. Masyarakat menyediakan rumah sebagai lokasi ujian, sekolah meminjam perangkat, akses internet alternatif dicari, dan sumber listrik cadangan diupayakan semampunya. Berkat berbagai usaha tersebut, pelaksanaan TKA tetap dapat berlangsung.
Meski demikian, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: sampai kapan pendidikan harus bertumpu pada improvisasi?
Ketika keberhasilan sebuah ujian bergantung pada kemampuan mencari jalan keluar dari keterbatasan, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar masalah teknis. Ini adalah persoalan kebijakan yang membutuhkan perhatian dan solusi yang lebih mendasar.
Catatan Kebijakan
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, kesiapan listrik dan internet harus ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan asesmen berbasis digital, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
Kedua, pemetaan risiko perlu dilakukan secara lebih rinci agar setiap daerah memiliki skenario pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi geografis dan infrastrukturnya.
Ketiga, pemerintah daerah perlu mendorong skema dukungan khusus bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur. Daerah kepulauan tidak dapat diperlakukan sama dengan wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan dasar.
Keempat, penggunaan ruang alternatif di luar sekolah tidak seharusnya menjadi praktik yang terus-menerus dianggap wajar. Kondisi tersebut justru menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan yang lebih mendasar terhadap sarana pendidikan.
Kelima, penyediaan sistem cadangan berupa genset, akses internet alternatif, dan perangkat yang memadai perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pendidikan digital.
Keenam, penanganan gangguan teknis hendaknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik.
Pendidikan tidak hanya berbicara tentang kurikulum, asesmen, atau angka-angka hasil belajar. Pendidikan juga berbicara tentang kesempatan yang setara: kesempatan untuk belajar, mengikuti ujian, dan menunjukkan kemampuan dalam kondisi yang layak.
Dari berbagai pelaksanaan TKA yang saya ikuti, saya belajar bahwa pendidikan tidak selalu diuji oleh lembar soal. Di banyak tempat, pendidikan justru lebih dahulu diuji oleh listrik yang padam, jaringan yang hilang, dan keterbatasan yang harus ditanggung bersama.
Karena itu, ketika Maluku Utara berada di posisi terbawah dalam hasil TKA nasional, persoalannya tidak cukup dijelaskan melalui angka semata. Di balik angka tersebut terdapat cerita tentang akses yang belum merata, infrastruktur yang belum sepenuhnya tersedia, serta perjuangan banyak pihak agar pendidikan tetap berjalan.
Jika TKA ingin menjadi instrumen yang adil bagi seluruh peserta didik Indonesia, maka yang perlu dipastikan bukan hanya kesiapan akademik peserta didik, melainkan juga kesiapan negara dalam menghadirkan kondisi yang memungkinkan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama.
Sebab bagi banyak sekolah di wilayah kepulauan, tantangan terbesar bukanlah menjawab soal, melainkan memastikan ujian dapat berlangsung dengan layak. (*)
Artikel ini ditulis oleh Bellarosita Faisal.
