Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Wali Kota Ternate, Jumat (1/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa seruan “Rakyat Bersatu; Lawan Kapitalisme, Imperialisme, serta Kembalikan Militer ke Barak dan Pabrik untuk Buruh.”
Koordinator lapangan, Yhasir Ashari, mengatakan bahwa Hari Buruh Internasional merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan kelas pekerja di berbagai negara. Menurutnya, sejak abad ke-19, buruh telah memperjuangkan hak-hak mereka dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Mulai dari eksploitasi, jam kerja panjang, upah murah, hingga represi dari negara yang sering berpihak pada kepentingan modal,” ujar Yhasir dalam orasinya.
Ia menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini masih diwarnai berbagai ketimpangan. Banyak buruh, kata dia, menghadapi sistem kerja yang tidak layak, minim perlindungan, serta ketidakpastian status kerja.
Yhasir juga menyoroti dampak krisis global terhadap dunia kerja di Indonesia. Ia menyebut sepanjang 2025 terjadi peningkatan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada puluhan ribu buruh.
“Puluhan ribu PHK terhadap buruh bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan rapuhnya sistem ketenagakerjaan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, orator lainnya, Nando, menekankan pentingnya distribusi kekayaan nasional yang lebih adil. Ia menjelaskan bahwa kekayaan nasional mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, hingga aspek hukum dan kebudayaan yang dihasilkan oleh rakyat.
Namun, menurut dia, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan tersebut selama ini belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Seruan pembagian kekayaan nasional menjadi penting di tengah potensi konflik antarburuh yang dilahirkan kapitalisme melalui perang, migrasi, dan perdagangan bebas,” ujar Nando.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan buruh berkaitan erat dengan tuntutan demokrasi yang lebih luas. Menurutnya, berbagai hambatan terhadap kebebasan politik dan partisipasi rakyat perlu dihapuskan.
Dalam orasinya, Nando menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi ruang demokrasi, seperti militerisme, dominasi partai politik, serta budaya politik warisan Orde Baru. Ia juga mendorong perubahan terhadap sejumlah regulasi yang dianggap membatasi kebebasan sipil.
“Hanya dengan memperjuangkan demokrasi seluas-luasnya, kaum buruh Indonesia dapat menjadi kekuatan politik yang berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi sempat diwarnai adu argumen antara massa dan aparat keamanan. Namun, situasi tetap terkendali tanpa tindakan represif. Aksi kemudian berakhir dengan pembubaran massa secara tertib. (Saf/Red)
