Dari “Kota Hantu” ke Pusat Kontroversi: Kisah di Balik Geger Forest City

Nalartimur — Forest City, kawasan reklamasi di Johor, Malaysia, pernah mendapat sorotan negatif. Pada 2023, sejumlah media internasional, termasuk BBC, menjulukinya sebagai “kota hantu” karena banyak bangunan hunian mewah yang belum dihuni.

Tiga tahun kemudian, kawasan yang disebut bernilai sekitar Rp1.791 triliun itu kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan muncul setelah beredar tuduhan di media sosial bahwa kawasan tersebut menjadi tempat bermukim warga negara Israel melalui sebuah komunitas bernama Network School.

Network School didirikan pada 2024 oleh Balaji Srinivasan, mantan Chief Technology Officer (CTO) Coinbase. Komunitas ini menyasar kalangan techno-optimist, seperti pendiri startup, pekerja jarak jauh, dan kreator konten yang ingin tinggal sekaligus belajar dalam satu kawasan.

Dengan biaya keanggotaan mulai US$1.500 per bulan, peserta memperoleh fasilitas berupa hunian, ruang kerja bersama, hingga pusat kebugaran.

Konsep tersebut merupakan implementasi dari gagasan network state, yakni komunitas digital yang berkembang menjadi permukiman fisik dengan sistem sosial tersendiri.

Perdebatan bermula pada Oktober 2025 ketika kreator konten asal Israel, Nuseir Yassin (Nas Daily), mengunggah video promosi Network School dari Johor.

Video tersebut kemudian dihapus. Sekitar sembilan bulan setelahnya, isu berkembang di media sosial dengan tuduhan bahwa komunitas tersebut menampung warga negara Israel di Malaysia.

Isu tersebut menjadi sensitif mengingat Malaysia merupakan pendukung konsisten perjuangan Palestina dan hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Secara umum, pemegang paspor Israel tidak diizinkan memasuki wilayah Malaysia.

Tiga Lembaga Lakukan Pemeriksaan

Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi meminta Kementerian Dalam Negeri, Departemen Imigrasi, Kepolisian, dan Bea Cukai melakukan penyelidikan terhadap identitas peserta maupun penyelenggara Network School, termasuk kemungkinan penggunaan paspor dari negara lain oleh individu yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

“Kami tidak akan membiarkan pihak mana pun menggunakan Johor sebagai basis untuk menyebarkan ideologi atau gerakan yang bertentangan dengan hukum, kedaulatan, dan kepentingan Johor maupun Malaysia,” kata Onn Hafiz Ghazi, Selasa (14/7/2026).

Tim gabungan kemudian melakukan inspeksi di lokasi. Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Zakaria Shaaban menyatakan sebanyak 266 warga negara asing dari 40 negara telah diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, terdiri atas 256 orang dengan izin kunjungan sosial dan 10 orang dengan izin kunjungan profesional melalui skema DE Rantau Digital Nomad.

Meski demikian, penyelidikan belum dihentikan. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah Malaysia, tidak terdapat aturan khusus yang secara eksplisit melarang individu yang memiliki kewarganegaraan ganda dan menggunakan paspor negara lain untuk memasuki Malaysia.

Karena itu, selain memeriksa dokumen keimigrasian, otoritas juga masih menyelidiki aspek perizinan penggunaan lahan serta kepatuhan terhadap ketentuan pendidikan setempat.

Sikap Tegas Pemerintah Malaysia

Isu tersebut kemudian mendapat perhatian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pada Jumat (17/7/2026), Anwar menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan keimigrasian.

“Jika kita menemukan warga negara Israel, kita akan segera mendeportasi mereka karena Malaysia tidak mengakui Israel,” ujar Anwar, sebagaimana dikutip The Star dan Anadolu Agency.

Anwar menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan pemerintah tidak akan berkompromi apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Respons Pendiri Network School

Pendiri Network School, Balaji Srinivasan, menyayangkan inspeksi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memengaruhi citra Malaysia sebagai tujuan investasi dan pusat pengembangan teknologi.

Sebagai respons, Srinivasan menyatakan menunda rencana investasi lanjutan senilai US$500 juta untuk pengembangan proyek tersebut. Ia menyebut investasi baru akan direalisasikan apabila terdapat kepastian regulasi, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Malaysia.

Forest City kini menghadapi situasi yang berbeda dari beberapa tahun lalu. Kawasan yang sebelumnya dikenal karena tingkat hunian yang rendah kini menjadi pusat perhatian akibat polemik mengenai aktivitas komunitas internasional yang beroperasi di dalamnya.

Hingga saat ini, penyelidikan oleh otoritas Malaysia masih berlangsung dan belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran terkait tuduhan tersebut.

Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp

Follow