Nelayan Bere-bere Keluhkan SPBUN Tidak Beroperasi Optimal, Minta Distribusi BBM Bersubsidi Diaudit

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Tuna di Desa Bere-bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dilaporkan tidak beroperasi secara optimal.

Kondisi tersebut dikeluhkan para nelayan karena dinilai menghambat aktivitas melaut. Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengaudit distribusi BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBUN tersebut.

Keterangan dari sejumlah nelayan mengaku SPBUN kerap dalam kondisi kosong atau tutup tanpa informasi yang jelas mengenai waktu operasionalnya.

Salah seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya mengatakan dirinya bersama nelayan lain sering datang sejak pagi untuk membeli BBM, namun tidak memperoleh pasokan.

“Kami datang pagi-pagi, jawabannya selalu ‘habis’. Padahal ini fasilitas negara untuk kami. Tapi anehnya, di luar sana, di kios-kios atau pengepul tertentu, stok BBM justru melimpah. Kami curiga, ada pihak-pihak yang menyedot habis jatah subsidi kami sebelum sempat kami ambil,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut sejumlah warga, terdapat pola yang dinilai janggal. Mereka mengaku setiap kali SPBUN dibuka, antrean panjang langsung terbentuk, namun stok BBM disebut habis dalam waktu singkat.

Di sisi lain, kata dia, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa ada oknum tertentu yang diduga memperoleh akses lebih dahulu terhadap pasokan BBM untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

‎”Berapa kali kami temukan indikasi penjualan ilegal. Masa iya subsidi negara yang haknya milik rakyat kecil malah dijadikan komoditas bisnis pribadi? Ini bentuk perampasan hak nelayan,” kata warga lainnya.

Atas kondisi tersebut, warga menduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan investigasi dari pihak berwenang.

Komunitas nelayan Morotai Utara mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai bersama aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBUN Tuna Desa Bere-bere. Mereka juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap distribusi BBM sejak SPBUN mulai beroperasi pada 2022.

‎”Kami tidak butuh janji manis. Kami butuh tindakan konkret. Jika pengelola saat ini tidak mampu atau terbukti melakukan pelanggaran, ganti saja. Cari pengelola atau mitra baru yang bersih dan transparan. Jangan biarkan nelayan terus dirugikan,” ujar perwakilan nelayan.

Para nelayan juga meminta Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, turun tangan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan berjalan sesuai peruntukannya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pengelola SPBUN Tuna Desa Bere-bere dan Kepala DKP Kabupaten Pulau Morotai belum memperoleh tanggapan.

Belum ada keterangan resmi terkait kondisi operasional SPBUN maupun tanggapan atas dugaan yang disampaikan oleh para nelayan.

Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp

Follow