3.000 Anak Tidak Bersekolah di Morotai, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Alfatah Sibua. | Foto: Dok. Istimewah

A    A    A

Sebanyak 3.000 Anak Tidak Bersekolah (ATS) tercatat di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Data tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.

‎Angka itu diperoleh melalui komparasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dilakukan oleh Perkumpulan Stimulant Institute (PSI) Pulau Morotai.

“Kami mengkomparasikan data statistik dari BPS mengenai jumlah anak yang ada di Morotai dengan jumlah anak yang saat ini terdata aktif di Dapodik sebagai siswa yang bersekolah,” ujar salah satu perwakilan PSI Pulau Morotai, Senin (3/8/2026).

‎Ia menjelaskan, fenomena ATS di Morotai terdiri atas berbagai kategori dengan latar belakang yang berbeda. Ada anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, ada yang putus sekolah di tengah jenjang pendidikan, serta ada yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Ada yang lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP, ada yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke SMA, hingga ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, temuan tersebut berawal dari kebutuhan penyusunan bahan advokasi. Karena itu, pihaknya melakukan komparasi terhadap data publikasi kementerian, BPS, dan Dapodik untuk memperoleh gambaran yang lebih mendekati kondisi di lapangan.

“Kami mencoba membandingkan data publikasi kementerian dan BPS dengan pendekatan yang berbeda. Kami berinisiatif melakukan komparasi langsung antara data BPS lokal dan Dapodik Dikbud Morotai untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendekati realitas,” katanya.

Menanggapi temuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Alfatah Sibua, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan sekaligus mengevaluasi data secara bertahap, dimulai dari jenjang PAUD dan TK.

‎Alfatah menegaskan bahwa dari sisi sarana dan prasarana, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pendidikan hingga tingkat desa, khususnya untuk jenjang PAUD/TK dan Sekolah Dasar (SD).

Menurutnya, apabila masih terdapat anak usia dini yang belum bersekolah, faktor kesadaran orang tua menjadi aspek yang sangat menentukan.

‎”Kalau bicara sarana, hampir semua desa di Morotai sudah memiliki TK/PAUD dan SD. Untuk tingkat SMP memang jumlahnya masih terbatas di beberapa wilayah. Namun, untuk SD dan PAUD sudah tersedia di banyak desa,” ujar Alfatah saat dikonfirmasi

Ia menegaskan bahwa apabila masih ada anak usia dini yang belum bersekolah, salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian adalah kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah.

‎Selain itu, Alfatah juga menanggapi anggapan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak-anak di Morotai tidak menempuh pendidikan dasar.

Menurutnya, pemerintah telah menjamin pembiayaan pendidikan formal sehingga biaya seharusnya tidak lagi menjadi hambatan.

“Sekolah itu gratis. Sudah tidak ada lagi pungutan biaya, mulai dari proses pendaftaran. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka,” tegasnya.

 

(Abi/Red)

NT
PENULIS

Nalar Timur

Diterbitkan: 3 Agustus 2026 pukul 18.37

BERITA TERKAIT