Keringat 8 Bulan Belum Dibayar, Pekerja Proyek Morotai Tahan Motor Kontraktor sebagai Jaminan

‎Nalartimur — Setelah menunggu pembayaran upah selama delapan bulan tanpa kepastian, sejumlah pekerja proyek pembangunan Kantor Bupati Pulau Morotai menahan satu unit sepeda motor yang disebut milik kontraktor sebagai jaminan hingga hak mereka dibayarkan.

Menurut para pekerja, langkah tersebut ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian secara persuasif tidak membuahkan hasil.

‎Mereka mengaku belum menerima pelunasan upah pekerjaan pemasangan plafon dan pengecatan dinding yang dikerjakan sejak 2025 hingga pertengahan 2026.

Salah seorang mandor (bas) pekerja, Oky, mengatakan total upah yang belum dibayarkan pada proyek Kantor Bupati mencapai sekitar Rp150 juta.

“Kami sudah beberapa kali menemui Pak Bupati Rusli Sibua untuk menyampaikan persoalan ini. Waktu itu beliau bilang nanti akan dibantu, tetapi sampai sekarang sudah delapan bulan belum ada kejelasan,” ujar Oky saat ditemui media di lokasi proyek, Sabtu (18/7/2026).

Oky menegaskan, para pekerja hanya menuntut pembayaran hak mereka.

‎”Kami hanya minta keringat kami dibayar, tidak ada tujuan lain. Kalau baru satu atau dua bulan kami masih bisa bersabar, tetapi ini sudah delapan bulan. Kalau belum bisa dibayar seluruhnya, setidaknya sebagian dulu agar pekerja bisa terbantu,” katanya.

‎Ia juga mengaku telah berulang kali menghubungi kontraktor yang disebut bernama Steven, namun menurutnya belum memperoleh tanggapan.

‎”Kami sudah menghubungi, tetapi telepon tidak diangkat dan pesan juga tidak dibalas,” ujarnya.

Selain proyek Kantor Bupati, Oky menyebut kelompok pekerja yang dipimpinnya juga masih menunggu pembayaran upah pada proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Pulau Morotai.

Bangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai | Foti: Aril Baba/Nalartimur

Menurutnya, nilai pekerjaan pemasangan batako dan pasangan dinding lantai satu pada proyek tersebut mencapai sekitar Rp75 juta.

Dari jumlah tersebut, para pekerja baru menerima pembayaran uang muka sebesar Rp13 juta, sehingga menurut perhitungan mereka masih terdapat sisa pembayaran lebih dari Rp40 juta yang belum diterima.

Mereka juga mengaku apabila digabungkan dengan tunggakan pada proyek Kantor Bupati, total hak pekerja yang menurut mereka belum dibayarkan mencapai hampir Rp190 juta.

Meski demikian, Oky menyebutkan tidak sepenuhnya menyalahkan pihak kontraktor. Ia menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan belum dicairkannya dana proyek oleh pemerintah daerah.

‎”Kami juga tidak bisa menyalahkan kontraktor PT Putra Jepara. Tidak mungkin mereka membayar upah kami kalau dana dari daerah belum dicairkan. Kami sudah ke Dinas Keuangan, sudah ke Sekda, bahkan sudah mengadu ke Pak Bupati,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran tersebut masih berupa keterangan dari pihak pekerja dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.

‎Wartawan telah berupaya menghubungi kontraktor yang disebut pekerja bernama Steven melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh tanggapan.

‎Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Bendahara PT Putra Jepara, Diana, tetapi hingga berita ini diterbitkan belum mendapat balasan.

‎Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, termasuk pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah, guna mendapatkan penjelasan mengenai dugaan tunggakan pembayaran upah tersebut.

Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, apabila pihak-pihak yang telah dimintai konfirmasi memberikan tanggapan setelah berita ini dipublikasikan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari hak jawab dan pemberitaan lanjutan.

Berita Esklusif Nalartimur di WhatsApp

Follow