Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Haltim–Halteng menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Senin (27/04/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut keterbukaan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus teror dan pembunuhan yang terjadi di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, khususnya di Desa Banemo, Waci, dan Gatowasi.
Koordinator lapangan aksi, Rafli, menyatakan bahwa rangkaian kasus kekerasan tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu panjang tanpa kejelasan hukum.
Ia menyebut peristiwa serupa terjadi sejak 1985 hingga 2026, namun hingga kini belum ada pelaku yang diproses secara tuntas di pengadilan.
“Selama lebih dari tiga dekade, tepatnya sejak 1985 hingga 2019, ketakutan ini seolah dibiarkan. Kondisi ini menimbulkan trauma bagi para petani yang ingin melanjutkan kehidupan di lahannya,” ujar Rafli dalam orasi.
Rafli juga menilai pemerintah daerah dan aparat kepolisian belum menunjukkan langkah konkret dalam penyelesaian kasus.
Ia menyoroti penggunaan istilah “orang tak dikenal” (OTK) yang dinilai kerap digunakan dalam sejumlah kasus tanpa kejelasan tindak lanjut.
Sementara itu, peserta aksi lainnya, Angga, menyinggung sejumlah kasus kekerasan yang hingga kini belum terungkap.
Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak lebih transparan dan akuntabel.
Angga menyebut, berdasarkan pandangan aliansi, terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Kami menduga kasus-kasus ini tidak berdiri sendiri dan ada aktor di baliknya,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan dugaan tersebut dengan keberadaan aktivitas investasi di wilayah terdampak. Namun demikian, klaim tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
“Di sejumlah lokasi kejadian terdapat aktivitas pertambangan. Kami meminta hal ini turut ditelusuri secara terbuka oleh aparat penegak hukum,” kata Angga.
Aksi juga menyinggung peristiwa terbaru pada 2 April 2026 di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, di mana seorang petani ditemukan meninggal dunia di area kebunnya. Massa menilai peristiwa tersebut memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait rasa aman.
Pantauan di lapangan, sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Insiden terjadi ketika salah satu peserta aksi memasuki teras kediaman gubernur sambil membawa pengeras suara dan meminta perwakilan pemerintah menemui massa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi telah berupaya meminta tanggapan dari Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melalui via WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan secara resmi. (Saf/Red)