Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
Aksi demonstrasi yang digelar ratusan mahasiswa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026), mendapat dukungan dari sejumlah pengemudi ojek di Kota Ternate.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green, serta menekan harga sejumlah komoditas pangan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Salah seorang pengemudi ojek di Kelurahan Gamalama, Rahman (57), mengatakan kenaikan harga BBM dan bahan pangan sangat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa yang berlangsung di Ternate maupun di daerah lain.
“Kami mendukung penuh aksi mahasiswa dari daerah hingga pusat. Karena kami sudah tidak mampu, bila perlu Presiden Prabowo diganti saja,” ujar Rahman saat ditemui wartawan Nalartimur di pangkalan ojek yang berada tidak jauh dari lokasi aksi.
Meski demikian, Rahman mengakui harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan. Namun, menurut dia, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM subsidi tersebut.
Ia menilai keterbatasan pasokan dan waktu pelayanan yang hanya berlangsung dari pagi hingga siang hari menyebabkan warga harus mengantre dalam waktu lama.
“Kami susah mendapatkan BBM subsidi sehingga terpaksa membeli Pertamax,” katanya.
Pendapat serupa disampaikan Tedi (46), pengemudi ojek lainnya. Ia mengatakan kenaikan harga BBM dan bahan pangan berdampak langsung terhadap pengeluaran harian keluarganya.
“Sebelumnya pengeluaran sehari Rp100 ribu. Setelah BBM naik, pengeluaran menjadi lebih dari seratus ribu rupiah. Sementara penumpang juga sedang sepi. Karena itu, kami mendukung penuh aksi mahasiswa ini,” ujarnya.
Para pengemudi ojek berharap aksi mahasiswa dapat mendorong pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah konkret untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan menekan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Aksi Aliansi Unkhair Bergerak, Muhammad Imam Irwan, menilai kondisi ekonomi saat ini berdampak pada kenaikan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan meningkatnya harga pangan semakin memperberat beban warga.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Namun, persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan masih menyebabkan akses terhadap BBM subsidi menjadi kendala bagi sebagian warga.
Sementara itu, Rafsan, salah satu peserta aksi yang juga menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Khairun, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Kita menuntut penurunan harga BBM karena berdampak pada semua sektor. Selain masyarakat pada umumnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan komoditas pangan juga sangat berpengaruh terhadap mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar daerah yang datang dan tinggal di Ternate. Dampaknya semakin dirasakan oleh warga,” kata Rafsan.
Rafsan menjelaskan, massa aksi membawa sedikitnya belasan tuntutan. Selain mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan sembilan bahan pokok (sembako), mereka juga menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, serta pengusutan tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Tuntutan lainnya meliputi pengembalian militer ke barak, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, dan penyelenggaraan pendidikan gratis.
Selain itu, massa aksi juga menuntut pemenuhan hak kesejahteraan guru, penyusunan mitigasi sektor transportasi dan kebutuhan dasar, penerapan skema kuota Pertalite, sentralisasi APBD untuk kepentingan rakyat Maluku Utara, serta pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menurut mereka hingga kini belum terealisasi.
“Kita mendesak agar BBM subsidi di Maluku Utara dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat tanpa ada pembatasan,” tegas Rafsan.
Merupakan penulis yang baru bergabung pada 2026. Meliput topik di bidang Hukum dan Kriminal di Kota Ternate.
