Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai Nilai Pembangunan Pustu Belum Menjadi Prioritas

Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai, Julkifli Samania, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai miliaran rupiah.

Menurutnya, pembangunan tersebut belum mencerminkan kebutuhan yang paling mendesak di sektor kesehatan.

Ia mengungkapkan bahwa sejak awal telah menyatakan penolakannya terhadap rencana pembangunan kembali Pustu. Sikap tersebut pernah disampaikan dalam sebuah forum dialog yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

‎Dalam kesempatan itu, ia menilai proyek pembangunan Pustu terkesan lebih bernuansa politis daripada berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

‎”Sejak awal saya menolak ketika pemerintah berencana membangun kembali Pustu. Saat diundang berbicara dalam salah satu dialog IMM, saya sudah menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak masuk akal dan terkesan terlalu politis. Bagi saya, Pustu bukan kebutuhan yang mendesak, melainkan memaksakan kebutuhan,” ujar Julkifli melalui keterangan resminya yang diterima Nalartimur, Senin (27/7/2026).

‎Ia berpendapat anggaran DAK bernilai miliaran rupiah akan lebih tepat apabila diarahkan pada program penuntasan stunting, pemenuhan ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan fasilitas pelayanan di setiap puskesmas.

Ia juga menegaskan Kabupaten Pulau Morotai telah memiliki enam puskesmas rawat inap yang dinilai masih mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

‎”Kita sudah memiliki enam puskesmas rawat inap. Dengan kondisi itu, membangun Pustu justru berpotensi menjadi mubazir. Saya memahami mungkin ada pertimbangan lain yang secara politis tidak dapat saya ungkapkan, tetapi kita tetap harus melihat mana yang benar-benar menjadi kebutuhan mendesak dan mana yang bukan prioritas,” katanya.

Ia juga menyoroti pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, menurutnya terdapat kecamatan yang memiliki dua puskesmas dengan jarak tempuh relatif dekat, sementara pada saat yang sama dibangun dua Pustu di dua desa yang juga berdekatan.

“Kondisi seperti itu menurut saya tidak relevan karena efektivitas pelayanan perlu menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.

‎Selain itu, ia menilai dari sisi psikologis masyarakat cenderung memilih berobat ke puskesmas dibandingkan Pustu karena fasilitas dan pelayanan yang tersedia lebih lengkap.

‎”Ketika ada pasien yang sakit, mereka tentu lebih memilih datang ke puskesmas meskipun di desanya ada Pustu. Alasannya sederhana, fasilitas dan pelayanan di puskesmas jauh lebih lengkap sehingga memberikan keyakinan lebih besar bagi pasien untuk memperoleh penanganan yang optimal,” tuturnya.

‎Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menolak pembangunan sektor kesehatan, melainkan mendorong agar kebijakan anggaran benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

‎Menutup pernyataannya, ia menyampaikan pesan bahwa pembangunan kesehatan harus dibarengi dengan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan.

‎”Sehat fisik dan sehat otak harus berjalan beriringan. Jangan fisik kenyang, tetapi otak bengkak. Sudahlah, berhentilah,” pungkasnya.