Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Ternate, Nalartimur — Sejumlah mahasiswa bersama perwakilan masyarakat Papua menggelar aksi Kamisan di depan Kantor Wali Kota...
Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Oleh: Eid al-Fatir | Kader HMI Komisariat Hukum Unkhair Hutan Patani, Halmahera Tengah, menyimpan sumber daya alam...
Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Ternate, Nalartimur — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate Bergerak menggelar aksi unjuk rasa...
Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Halmahera Tengah, Nalartimur — Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, mengunjungi SMP Negeri 6 Banemo, Kecamatan Patani...
Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Halmahera Tengah, Nalartimur — Di tengah situasi pascakonflik yang menyisakan trauma, kehadiran Polri menjadi harapan bagi anak-anak...
Kecil Besar Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp Follow Ternate, Nalartimur — Lurah Moya, Isnun Buamona, SH., MH., meninjau langsung lokasi bak penampungan air di RT...
Ternate, Nalartimur — Kebakaran akibat dugaan korsleting pada gardu listrik terjadi di Kelurahan Stadion, sekitar kawasan stadion, dekat kantor statistik dan SMA Islam, Senin (6/4/2026) pukul 07.30 WIT.
Ledakan dari gardu tersebut sempat memicu api dan menimbulkan kepanikan warga sekitar. Sejumlah warga kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta penanganan.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan berhasil mengendalikan api sebelum meluas ke area sekitar.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Naim Safar, SH, mengatakan pihaknya merespons cepat laporan warga dengan mengerahkan personel ke lokasi kejadian.
“Kami bergerak cepat setelah menerima laporan. Api berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke kantor statistik maupun SMA Islam di sekitar lokasi,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi korsleting listrik, terutama saat cuaca panas.
Usai menangani kebakaran tersebut, petugas kembali menerima laporan terkait sebuah mobil yang terjatuh di Kelurahan Jan, tepatnya di dekat jurang selokan.
Laporan disampaikan oleh seorang warga bernama Akbar yang datang langsung ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta bantuan.
Menindaklanjuti laporan itu, tim Damkar menuju lokasi dan melakukan penanganan serta membantu proses evakuasi kendaraan.
Tidak terdapat laporan korban jiwa dalam kedua peristiwa tersebut. Kejadian ini menunjukkan kesiapsiagaan petugas dalam merespons laporan masyarakat.
Warga diimbau tetap waspada dan segera melaporkan kondisi darurat di lingkungan masing-masing.
Maluku Utara, Nalartimur — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyusul kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan hutan Halmahera Tengah, Kecamatan Patani Barat.
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan konflik bernuansa SARA. Ia menyebut, kejadian itu diduga kuat merupakan tindakan main hakim sendiri yang dipicu oleh provokasi serta penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kami tegaskan bahwa ini bukan konflik SARA. Ada indikasi kuat bahwa kejadian ini dipengaruhi oleh provokasi dan penyebaran informasi yang belum tentu benar, sehingga memicu tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum,” ujar Kapolda, Senin (6/4/2026).
Kapolda mengakui adanya keresahan di tengah masyarakat. Terlebih, pada periode 2021 hingga 2023, pernah terjadi sejumlah insiden serangan terhadap warga yang beraktivitas di kawasan hutan, baik saat berkebun maupun berburu.
Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan melakukan penyelidikan secara mendalam dan objektif, termasuk menelusuri keterangan dari para korban selamat yang memiliki pengalaman langsung atas peristiwa tersebut.
“Kami akan menelusuri seluruh fakta, termasuk keterangan dari korban selamat yang memiliki nilai penting karena mengalami langsung kejadian. Ini menjadi rujukan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan informasi yang tidak bersumber dari pengalaman langsung,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang belum memiliki kejelasan fakta.
“Informasi yang tidak didasarkan pada fakta atau pengalaman langsung perlu disikapi dengan hati-hati. Jangan sampai isu yang tidak jelas justru memperkeruh situasi dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas Kapolda dalam siaran pers.
Kapolda kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti maupun catatan yang mengarah pada keterlibatan kelompok masyarakat atau desa tertentu dalam peristiwa tersebut.
“Kami tegaskan, tidak ada histori yang menyebutkan pelaku berasal dari warga atau masyarakat desa tertentu. Termasuk dalam kasus terbaru ini, belum ada petunjuk yang mengarah ke sana,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut adanya indikasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya memperkeruh situasi, baik di lapangan maupun melalui media sosial.
“Kami melihat ada indikasi provokasi. Ini akan kami dalami. Siapa pun yang mencoba memecah belah dan memperkeruh situasi akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam upaya mengungkap kasus tersebut, Mabes Polri direncanakan akan menurunkan tim untuk membantu proses penyelidikan, sehingga diharapkan perkara ini dapat segera terungkap secara terang dan objektif.
Di akhir pernyataannya, Kapolda mengajak masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan proses hukum kepada aparat kepolisian.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Berikan kami waktu untuk bekerja secara maksimal dalam mengungkap kasus ini,” tuturnya.
Hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah tersebut terus dipantau aparat kepolisian guna memastikan kondisi tetap kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan aman.
Oleh: M. Ghazali Faraman | Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Maidi – IPMMA
Laporan mengenai keberhasilan manajemen baru RSUD Kota Tidore Kepulauan dalam melunasi utang sebesar Rp2,6 miliar dalam waktu kurang dari tiga bulan telah memicu diskursus publik yang serius. Di satu sisi, capaian ini layak diapresiasi sebagai prestasi administratif. Namun di sisi lain, kecepatan pelunasan tersebut justru membuka pertanyaan mendasar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh institusi kesehatan tersebut selama ini.
Audit Investigatif: Melunasi Utang Bukan Berarti Menghapus Dosa Masa Lalu
Pertanyaan fundamental yang perlu dijawab oleh Direktur, dr. Zuhrinah Ridwan, adalah: bagaimana mungkin angka Rp2,6 miliar dapat dilunasi dalam waktu singkat? Jika dana tersebut diklaim sebagai hasil “optimalisasi pendapatan”, maka secara logis dapat diasumsikan bahwa pada periode manajemen sebelumnya terjadi kebocoran atau inefisiensi yang signifikan.
Publik berhak mengetahui apakah utang miliaran ini merupakan “warisan masalah” dari kepemimpinan sebelumnya. Jika demikian, maka manajemen saat ini tidak cukup hanya melakukan “cuci piring”. Diperlukan transparansi menyeluruh terkait akar persoalan utang tersebut agar pelunasan ini tidak dipandang sebagai sekadar langkah administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral. Jangan sampai pelunasan ini hanya menjadi kedok untuk menutupi dugaan penyimpangan anggaran di masa lalu.
Saldo Kas Rp2 Miliar vs Kesejahteraan Pekerja
Manajemen mengklaim kondisi keuangan yang sehat dengan saldo kas mencapai lebih dari Rp2 miliar per April 2026. Namun, klaim ini terasa timpang ketika dihadapkan pada realitas di lapangan, khususnya terkait kesejahteraan pegawai kontrak dan petugas kebersihan.
Sangat tidak etis jika rumah sakit berfokus pada pemeliharaan alat kesehatan bernilai tinggi dan perbaikan infrastruktur, sementara masih terdapat ketimpangan upah yang mencolok. Petugas kebersihan merupakan garda terdepan dalam menjaga sterilitas lingkungan rumah sakit, namun kerap menjadi kelompok yang paling akhir merasakan dampak “kesehatan” finansial institusi. Apakah manajemen telah memastikan bahwa upah mereka layak, dibayarkan tepat waktu, serta bebas dari potongan yang tidak transparan?
Jangan Jadikan “PR” Sebagai Alibi Penundaan Kesejahteraan
Rencana perbaikan alat kesehatan yang rusak memang penting, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Institusi pelayanan publik harus menempatkan manusia sebagai prioritas utama, bukan hanya berfokus pada pembenahan aset fisik.
Saldo kas Rp2 miliar tidak akan bermakna jika semangat kerja pegawai di tingkat bawah terus tergerus akibat ketimpangan kesejahteraan. Kita tidak membutuhkan rumah sakit yang hanya terlihat baik dalam laporan keuangan, namun menyimpan ketidakadilan di dalamnya.
Sebagai representasi mahasiswa, kami menegaskan bahwa manajemen RSUD Kota Tidore Kepulauan tidak cukup hanya menyajikan narasi keberhasilan berbasis angka. Yang lebih penting adalah kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial. Transparansi sumber dana pelunasan utang serta pemerataan kesejahteraan pegawai merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. (*)
Ternate, Nalartimur — Peristiwa kebakaran terjadi dua kali dalam satu hari pada Sabtu (04/04/2026), masing-masing pada sore dan malam hari di lokasi berbeda.
Kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 16.30 WIT di kawasan Jati, Danau Toba. Peristiwa ini diduga dipicu cuaca panas ekstrem yang menyebabkan rumput alang-alang kering terbakar. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke permukiman.
Salah satu warga, Alfian, mengapresiasi respons cepat petugas. “Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat tanggap. Jika tidak segera ditangani, api bisa meluas dan membahayakan rumah warga,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran petugas memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
Kebakaran kedua terjadi sekitar pukul 22.40 WIT di Kelurahan Mangga Dua, tepatnya di kawasan perikanan, RT 007/RW 002. Api muncul di lantai dua sebuah bangunan, sementara lantai satu digunakan sebagai rumah makan dan bengkel.
Peristiwa tersebut diduga disebabkan arus pendek listrik dari colokan kabel. Pemilik rumah, Marsela Julianti, mengaku masih syok. Ia menuturkan, awalnya mendengar bunyi percikan dari lantai atas. Saat diperiksa, api sudah membesar dan mulai menjalar.
Warga sekitar berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian melakukan penanganan lanjutan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Naim Safar, SH, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik, khususnya pada instalasi kabel dan colokan. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi memicu kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dalam kedua peristiwa tersebut. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Jabodetabek, Nalartimur — Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah (HIPMA-HALTENG) Jabodetabek mendesak Kepolisian Daerah Maluku Utara dan Kepolisian Resor Halmahera Tengah untuk segera mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, pada 2 April 2026.
Peristiwa tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Korban dilaporkan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di area kebun. Hingga saat ini, pelaku maupun motif pembunuhan belum terungkap.
Sekretaris Umum HIPMA-HALTENG Jabodetabek, Aunurrofiq, menekankan pentingnya penanganan kasus secara cepat, profesional, dan transparan.
Ia menyatakan, pihaknya mendesak aparat kepolisian segera mengungkap pelaku beserta motifnya, serta menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik.
Aunurrofiq juga menegaskan, apabila kasus tersebut tidak ditangani secara tuntas, HIPMA-HALTENG Jabodetabek akan melakukan mobilisasi massa ke Mabes Polri sebagai bentuk kontrol sosial.
Selain itu, HIPMA-HALTENG meminta aparat meningkatkan pengamanan di wilayah Patani Barat guna mencegah potensi kejadian serupa serta menjamin rasa aman bagi masyarakat.
Dalam aspek hukum, pelaku pembunuhan dapat dijerat Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, apabila terbukti sebagai pembunuhan berencana, pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.
HIPMA-HALTENG menegaskan akan terus mengawal proses penanganan kasus ini hingga tuntas.
Halmahera Tengah, Nalartimur — Pengurus Pemuda Falcilno Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, resmi dilantik untuk periode 2026–2028 pada Sabtu (4/4/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Semangat Pemuda sebagai Mesin Penggerak dan Berkolaborasi dalam Pembangunan Desa.”
Ketua Pemuda Falcilno, Mardani Lagaelol, dalam sambutannya mengajak seluruh pemuda dan masyarakat untuk menjaga kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di tengah dinamika sosial yang berkembang.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.
Selain itu, Mardani menyinggung terkait pemanggilan 14 warga Desa Kiya oleh Polda Maluku Utara. Ia menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama, serta berharap pemerintah daerah dapat bersikap responsif dalam menyikapi situasi tersebut.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Kami berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan dapat mengambil langkah yang bijak,” ujarnya.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah paguyuban dari wilayah lingkar tambang, anggota DPRD Halmahera Tengah Novianti Anwar, serta masyarakat dari Desa Sagea dan Desa Kiya.
Di akhir sambutannya, Mardani berharap para pemuda dapat terus menjaga solidaritas, mengawal agenda kepemudaan di desa, serta mempererat hubungan sosial dengan pemuda di desa-desa sekitar.
Ternate, Nalartimur — Himpunan Pelajar Mahasiswa Patani (HIPMA-PATANI) Maluku Utara menyerukan perdamaian menyusul konflik antara warga Desa Sibenpopo dan Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Jumat (3/4/2026).
Seruan tersebut disampaikan melalui aksi yang digelar di depan Kantor Wali Kota Ternate dengan mengusung tema, “Mari Berdamai, Torang (kita—red) Semua Basudara.”
Dalam aksi itu, HIPMA-PATANI mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya warga Kabupaten Halmahera Tengah, untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu bernuansa SARA yang berpotensi memecah belah persatuan di Bumi Fagogoru.
Perwakilan massa aksi menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan dan kearifan lokal sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut.
Selain itu, HIPMA-PATANI juga mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah agar segera bertindak sebagai penengah serta mengusut tuntas kasus yang terjadi.
Mereka berharap langkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum dapat meredam konflik serta mencegah eskalasi yang lebih luas di tengah masyarakat.
Nalartimur — Gugusan pulau di wilayah terdepan Samudera Pasifik, tepatnya di bagian timur Indonesia, menyimpan potensi wisata bahari yang memikat. Salah satu destinasi yang kian dikenal wisatawan adalah Pulau Sayafi dan Pulau Liwo yang berada di Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Meski masih berada dalam keterbatasan fasilitas, kedua pulau ini justru menawarkan daya tarik alami yang sulit ditemukan di destinasi wisata modern. Keindahan laut yang jernih, hamparan pasir putih, serta suasana yang tenang menjadikan Pulau Sayafi dan Liwo sebagai pilihan favorit bagi wisatawan yang ingin melepas penat bersama keluarga maupun kerabat.
Pulau Sayafi dan Liwo terletak tidak jauh dari daratan utama Patani Utara. Untuk mencapai lokasi tersebut, pengunjung harus menyeberang menggunakan perahu kecil milik warga setempat. Perahu ini dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan “perahu viber” atau perahu bodi kecil yang biasa digunakan untuk transportasi antar pulau.
Dua pulau yang berjejer diantaranya Pulau Liwo (Kanan) dan Pulau Sayafi (Kiri) | Foto: Hasbi Ade/Nalartimur
Perjalanan menuju pulau memakan waktu kurang lebih satu jam. Titik keberangkatan umumnya dimulai dari bibir pantai Desa Gemia dan Desa Tepeleo. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhkan panorama laut biru yang luas dengan semilir angin khas pesisir yang menyegarkan.
Kunjungan wisatawan ke Pulau Sayafi dan Liwo biasanya meningkat signifikan setelah perayaan Idulfitri. Momentum libur panjang dimanfaatkan masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar daerah untuk berlibur bersama keluarga. Aktivitas yang dilakukan pun beragam, mulai dari berenang, bersantai di tepi pantai, hingga sekadar menikmati pemandangan alam yang masih asri.
Keunikan Pulau Sayafi dan Liwo terletak pada kealamiannya. Minimnya pembangunan infrastruktur modern membuat kedua pulau ini tetap terjaga dari kerusakan lingkungan. Air laut yang jernih memungkinkan wisatawan melihat langsung keindahan bawah laut dari permukaan. Terumbu karang yang masih alami serta biota laut yang beragam menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta wisata bahari.
Namun demikian, keterbatasan fasilitas menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Hingga saat ini, belum tersedia sarana penunjang wisata yang memadai seperti penginapan permanen, restoran, maupun fasilitas keselamatan yang lengkap. Oleh karena itu, wisatawan diimbau untuk mempersiapkan kebutuhan secara mandiri sebelum berkunjung, termasuk membawa bekal makanan, air bersih, dan perlengkapan pribadi.
Suasana malam di Pulau Liwo | Foto: Hasbi Ade/Nalartimur
Selain itu, faktor keselamatan selama perjalanan juga menjadi hal penting. Mengingat akses menuju pulau bergantung pada transportasi laut dengan perahu kecil, kondisi cuaca harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan penyeberangan. Wisatawan disarankan untuk berkoordinasi dengan warga setempat atau penyedia jasa perahu guna memastikan keamanan perjalanan.
Potensi wisata Pulau Sayafi dan Liwo dinilai sangat besar untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, kedua pulau ini dapat menjadi salah satu destinasi unggulan di Maluku Utara. Namun, pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar keindahan alami yang menjadi daya tarik utama tidak rusak.
Peran pemerintah daerah dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam menjaga sekaligus mengembangkan kawasan ini. Peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas dasar, serta promosi wisata yang terarah diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tanpa mengabaikan prinsip pariwisata berkelanjutan.
Di sisi lain, kesadaran wisatawan juga sangat dibutuhkan. Menjaga kebersihan, tidak merusak ekosistem laut, serta menghormati kearifan lokal merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan destinasi wisata ini.
Pulau Sayafi dan Liwo bukan sekadar tempat wisata, melainkan representasi keindahan alam Indonesia yang masih terjaga. Di tengah keterbatasan fasilitas, kedua pulau ini justru menawarkan pengalaman wisata yang autentik dan menenangkan.
Bagi wisatawan yang mendambakan ketenangan jauh dari hiruk pikuk perkotaan, Pulau Sayafi dan Liwo menjadi pilihan yang layak untuk dikunjungi. Keindahan alam yang masih alami, suasana yang tenang, serta keramahan masyarakat setempat menjadikan perjalanan ke pulau ini sebagai pengalaman yang berkesan.
Dengan pengelolaan yang tepat dan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan, Pulau Sayafi dan Liwo berpotensi menjadi salah satu ikon wisata bahari di kawasan timur Indonesia. (*)
Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap program umroh gratis yang digagas oleh Bupati Halmahera Tengah. Menurut penulis, narasi “umroh gratis” bukanlah solusi untuk menjawab problem kompleks di Halmahera Tengah.
Kabupaten Halmahera Tengah dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di Maluku Utara dengan sumber daya alam melimpah, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, hingga perikanan. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pembangunan dasar. Daerah ini masih menghadapi tantangan serius, baik dalam pembangunan suprastruktur seperti pendidikan dan kesehatan, maupun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas layanan publik.
Dalam sektor pendidikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Halmahera Tengah berada pada kisaran 15–20%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 10%. Kondisi ini mencerminkan adanya krisis sumber daya manusia di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang justru tergolong tinggi di Maluku Utara.
Terpilihnya IMS-ADIL sebagai Bupati dan Wakil Bupati semula dipandang sebagai jawaban atas problem tersebut, khususnya melalui komitmen menghadirkan pendidikan gratis. Narasi ini disambut hangat oleh masyarakat dan menumbuhkan harapan baru bagi masa depan pendidikan anak-anak Halmahera Tengah.
Namun, dalam praktiknya, program pendidikan gratis tersebut dinilai belum berjalan optimal.
Berdasarkan pengamatan penulis, berbagai kendala masih dirasakan, terutama oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pendidikan gratis sejatinya merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
Di sisi lain, program umroh gratis dinilai sebagai kebijakan populis yang berpotensi tidak menyentuh akar persoalan utama daerah. Kebijakan ini dikhawatirkan lebih sarat kepentingan jangka pendek dan kurang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Halmahera Tengah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya lebih memfokuskan kebijakan pada penguatan program pendidikan gratis secara menyeluruh. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sementara umroh gratis cenderung bersifat konsumtif dan tidak memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradaban yang maju dan berkelanjutan. Sementara itu, meskipun umroh merupakan ibadah yang mulia, sifatnya tidak mendesak dibanding kebutuhan akan akses pendidikan yang layak.
Sebagaimana dikutip dari Imam Ali, tidak ada warisan yang lebih berharga daripada akal dan tidak ada warisan yang lebih utama daripada pendidikan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, sekaligus menjadi pilar utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia.
Nalartimur — Insiden yang menimpa aktivis KontraS di Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam menuai sorotan luas publik. Perhatian meningkat setelah terungkap bahwa empat pelaku dalam kasus tersebut merupakan oknum dari institusi TNI.
Ketua Umum BPL Cabang Ternate, Suryanto Rauf, turut angkat bicara terkait penahanan empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Keempat tersangka diketahui berdinas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI.
Ia menilai langkah cepat Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam melakukan penahanan patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
Menurut lelaki yang akrab disapa Surya tersebut, pengusutan kasus harus dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap aktor intelektual atau dalang di balik aksi kekerasan itu.
“Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus merupakan tindakan yang direncanakan, dengan niat melumpuhkan bahkan berpotensi menghilangkan nyawa korban. Jika tindakan ini dilakukan oleh oknum berlatar belakang militer, maka patut diduga terdapat keterkaitan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas pemboikotan rapat DPR RI terkait pengesahan undang-undang militerisme di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyiraman air keras terhadap seorang aktivis merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi di Indonesia.
Karena itu, penanganan perkara ini dinilai harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel guna menjawab rasa keadilan publik, termasuk menjawab pertanyaan mengapa pelaku teror terhadap aktivis KontraS berasal dari institusi TNI.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Puspom TNI yang dinilai sigap dalam merespons kasus tersebut, terlebih penanganannya disebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden tanpa pandang bulu.
“Kami mengapresiasi Puspom TNI yang bergerak cepat dalam menindaklanjuti kasus ini sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum,” katanya.
Meski demikian, ia mendesak agar institusi TNI membuka proses hukum secara terang kepada publik sebagai wujud komitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia juga menyampaikan solidaritas kepada Andrie Yunus serta mendorong negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para aktivis dan pembela HAM dari berbagai bentuk intimidasi maupun kekerasan.
“Negara harus hadir memastikan keamanan setiap warga negara, termasuk aktivis yang memperjuangkan keadilan. Impunitas tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam sistem hukum kita. Jangan sampai luka lama seperti peristiwa 1998 terus berulang di negeri ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh elemen masyarakat sipil perlu terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas. Setiap langkah progres dinilai penting untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu serta menjaga kualitas demokrasi tetap terpelihara.
Kesadaran kolektif dan sikap kritis masyarakat, lanjutnya, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nalartimur — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Ternate terpantau mengalami variasi di tingkat pedagang.
Berdasarkan pantauan media dilapangan, Minggu (15/3/2026), sejumlah harga komoditas dapur di pasar Barito berbeda-beda.
Bawang merah dijual dengan kisaran harga Rp55.000 hingga Rp58.000 per kilogram, bahkan di beberapa lapak mencapai Rp60.000 per kilogram.
Adapun tomat dijual dengan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sementara bawang putih berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh kualitas barang serta ketersediaan pasokan yang dimiliki masing-masing pedagang.
Salah satu pedagang di Pasar Gamalama yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa harga bumbu dapur saat ini masih relatif stabil, meskipun permintaan mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Untuk bawang merah sekarang rata-rata dijual sekitar Rp55.000 sampai Rp58.000 per kilogram, tapi ada juga yang sampai Rp60.000 tergantung kualitasnya. Kalau tomat sekitar Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram, sedangkan bawang putih masih di kisaran Rp50.000 per kilo gram,” pungkasnya. (Saf/Red)
Nalartimur — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut bertujuan mendesak pembebasan tahanan politik serta penghentian perburuan terhadap aktivis di Indonesia.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIT itu digelar di tengah aktivitas masyarakat yang sedang berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa. Meski berlangsung di ruang publik yang ramai, demonstrasi berjalan damai dan tanpa tindakan represif dari pihak kepolisian.
Koordinator aksi, Acil, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bagian dari aksi serentak yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap para aktivis yang masih ditahan.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk solidaritas. Tujuan utamanya adalah mendesak pembebasan tahanan-tahanan politik yang hingga hari ini masih ditahan,” ujar Acil dalam orasinya.
Ia menjelaskan bahwa gelombang aksi yang terjadi pada Agustus 2025 merupakan bentuk kemarahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acil juga mengutip catatan Komisi Pencari Fakta (KPF) yang menyebutkan bahwa demonstrasi pada periode tersebut menjadi salah satu aksi massa terbesar sejak era Reformasi.
Menurutnya, dampak dari rangkaian aksi tersebut menyebabkan ratusan orang mengalami penangkapan. Tercatat sekitar 703 orang masih ditahan dan 506 orang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Selain itu, terdapat 13 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk Affan Kurniawan yang disebut tewas setelah terlindas kendaraan Brimob.
Acil juga menilai penangkapan serta perburuan terhadap aktivis semakin masif dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut aparat yang seharusnya menjamin keamanan masyarakat justru memperparah catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam aksi tersebut, beberapa peserta demonstrasi seperti Ari dan Roem turut menyampaikan pengalaman mereka terkait kekerasan yang terjadi pada aksi Agustus 2025.
Keduanya menilai pola diskriminasi serta penangkapan terhadap aktivis telah lama terjadi dan kerap melibatkan aparat keamanan. Ari menyatakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat bertentangan dengan konstitusi dan seharusnya tidak terjadi dalam negara demokratis.
“Tapi hari ini negara justru menggunakan kekuatan aparat kepolisian yang semakin hari semakin represif terhadap gerakan rakyat. Dengan situasi sistem hari ini, mereka yang berkuasa mengendalikan hukum, ekonomi, dan politik,” kata Ari.
Sementara itu, Roem menambahkan bahwa tindakan represif dalam aksi tersebut tidak hanya menimpa mahasiswa, tetapi juga jurnalis yang sedang melakukan peliputan.
Ia mengutip catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sedikitnya 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan sebagian besar terjadi saat peliputan aksi demonstrasi.
“Ketika jurnalis mengungkapkan hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas atau kepentingan negara, mereka kerap menghadapi intimidasi, tindakan represif, serangan digital, bahkan gugatan hukum menggunakan pasal-pasal karet,” ujar Roem. (Saf/Red)
Berita Esklusif NalarTimur di WhatsApp
